Analisis Ekonomi, Menegakkan Tulang Punggung Perekonomian

Begitu banyak harapan, pesanan, dan titipan disampaikan kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono setelah memenangi pemilu presiden dalam satu putaran. Semua itu tentunya untuk kebaikan dan kemajuan perekonomian Indonesia. Salah satu harapan yang banyak mencuat adalah agar pemerintah mendatang memberikan penekanan lebih pada pembangunan infrastruktur yang kondisinya saat ini dituding sebagai salah satu kelemahan utama dalam daya saing di perekonomian global.

Ketika bicara pengembangan infrastruktur, muncul ke permukaan masalah yang terkait pembangunan jalan tol, bandara dan pelabuhan, pembangkit listrik, dan proyek besar lainnya. Diresmikannya Jembatan Suramadu dapat dijadikan indikator bahwa pembangunan infrastruktur skala besar di Indonesia mulai menggeliat. Begitu pula dengan dimulainya pembangunan beberapa ruas jalan tol Trans-Jawa.

Masalah yang kemudian sering mengganggu pembangunan proyek infrastruktur skala besar adalah kendala pembiayaan dan pembebasan lahan. Sudah banyak sekali dibahas tentang sulitnya membangun proyek infrastruktur skala besar di Indonesia saat pembebasan lahan selalu bermasalah dan pembiayaan sulit didapat, terutama dalam krisis keuangan saat ini. Kunci dari perwujudan proyek infrastruktur seperti itu sebenarnya terletak pada kepastian hukum proses pembebasan lahan dan penerimaan dari masyarakat sekitar terhadap proyek yang akan dikerjakan.

Meskipun krisis keuangan global masih mendera, potensi pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat menarik bagi investor luar dan dalam negeri. Sifat proyek yang jangka panjang akan makin menguatkan investor untuk menanam modalnya dalam pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, bandara, dan pelabuhan.

Kita semua tentunya berharap pemerintah lima tahun mendatang segera mendapatkan solusi atas kedua masalah itu. Sambil menunggu pemecahan masalah yang jitu, pemerintah lima tahun mendatang sebaiknya melihat sisi lain dari pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur pedesaan yang sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian.

Kita tidak boleh melupakan keberhasilan pemerintah Orde Baru membangkitkan perekonomian nasional, salah satunya lewat program instruksi presiden (inpres) yang juga mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti jalan, pasar, sekolah, puskesmas, dan irigasi. Hasil dari program tersebut masih bisa dilihat hari ini meskipun sebagian besar prasarana tersebut sudah membutuhkan rehabilitasi.

Membangun perekonomian nasional dari desa dan membangun ekonomi pedesaan adalah dasar dari kebijakan seperti itu. Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas.

Dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia, sebagian besar adalah pemerintah kabupaten yang berciri daerah pedesaan sehingga tanggung jawab penyelenggaraan infrastruktur pedesaan akan bergantung pada komitmen setiap pemerintah kabupaten tersebut.

Pelayanan minimum

Dengan sistem yang terdesentralisasi seperti ini, tentunya tidak mungkin melahirkan kembali proyek inpres lagi. Yang kemudian harus dilakukan pemerintah pusat adalah memastikan bahwa setiap pemerintah daerah melakukan upaya terbaik untuk menyediakan layanan publik dasar, termasuk infrastruktur pedesaan, dengan suatu standar pelayanan yang berlaku nasional.

Standar itu biasa disebut standar pelayanan minimum (SPM) yang sebenarnya merupakan amanat otonomi daerah, tetapi pelaksanaannya jauh tertinggal. Untuk infrastruktur pedesaan, standar yang sebaiknya diikuti semua daerah mencakup standar kualitas gedung sekolah dasar dan menengah, gedung puskesmas, jalan desa, pasar dan sarana distribusi desa, serta irigasi.

Hambatan terbesar pemerintah daerah dalam memenuhi SPM kembali pada masalah klasik, yaitu keterbatasan dana dalam APBD. Dengan struktur pengeluaran APBD yang sangat didominasi pengeluaran rutin terutama belanja pegawai, bisa dimaklumi kalau pencapaian SPM nasional menjadi seolah mustahil bagi banyak daerah.

Dari sisi pemerintah daerah sendiri, penajaman prioritas dalam pengeluaran APBD harus menjadi kebijakan utama dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Apabila belanja pegawai yang besar tersebut disertai dengan produktivitas, niscaya pencapaian surat perintah membayar atau SPM nasional dalam berbagai layanan dasar bisa lebih cepat terwujud.

Akan tetapi, jika sebaliknya, pemda harus tegas membuat prioritas agar APBD lebih menjadi anggaran daerah dan bukan hanya anggaran pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga harus turun tangan mempercepat perbaikan layanan dasar, termasuk infrastruktur, melalui skema dana alokasi khusus (DAK) yang tepat sasaran dan efektif.

Proporsi DAK dalam dana perimbangan perlu diperbesar dan prioritas sektoralnya perlu dipertajam dengan fokus pada tiga layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemampuan pemda dalam menyerap DAK perlu juga diperbaiki agar dana yang terbatas tersebut tidak tersia-sia.

Penerapan SPM yang ketat, disertai sanksi bagi yang tidak mampu memenuhinya, dapat merupakan cara yang efektif mengurangi kesenjangan antardaerah yang akut saat ini. Memaksakan daerah yang tertinggal untuk memacu perekonomiannya dan pada saat yang sama meredam perkembangan daerah yang maju tentunya tidak realistis dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional itu sendiri.

Pengurangan kesenjangan yang paling realistis lebih baik dicapai dengan memastikan bahwa setiap penduduk Indonesia di mana pun dia berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai akses kepada layanan publik dasar yang berstandar nasional.

Mungkin ada beberapa daerah yang cukup mampu dapat memberikan layanan yang lebih baik daripada standar nasional, tetapi yang paling fundamental adalah jangan sampai ada daerah yang melayani rakyatnya di bawah standar nasional.

Pengembangan infrastruktur desa menjadi kunci keberhasilan program ini karena sebagian besar wilayah pemda adalah pedesaan dan infrastruktur pedesaan yang menunjang akan memudahkan integrasi dan keterkaitan ekonomi desa sebagai sumber bahan mentah dengan ekonomi perkotaan sebagai wilayah distribusi atau pasar.

Karena sebagian besar ekonomi pedesaan masih bertumpu pada pertanian, perbaikan irigasi besar-besaran disertai rehabilitasi jalan desa mungkin perlu mendapat prioritas utama. Apa pun program ekonomi yang diusung para capres dalam pemilu lalu, ujungnya adalah keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dari desa.

Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar FEUI

Kompas, Senin, 3 Agustus 2009 | 03:13 WIB

Sumber: http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/03/03131142/menegakkan.tulang.punggung.perekonomian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>