Tentang Sekolah Bertaraf Internasional

Undang-Undang Sisdiknas 2003 memperkenalkan klasifikasi sekolah baru. Sekolah itu antara lain disebut Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori Mandiri (SKM), dan kelompok Sekolah Biasa (SB). Pada SBI, pihak penyelenggara pendidikan diberi ruang untuk menggunakan silabus pembelajaran dan penilaian yang umumnya dipakai pada sekolah menengah di negara-negara yang tergabung dalam OECD.

Kebijakan ini pun kemudian ”rame-rame” direspons oleh sekolah-sekolah di Tanah Air. Syamsir Alam (2008) menyebut pada tahun 2004/2005, SMA Negeri 70 Jakarta dan SMA Labschool mulai mengadopsi silabus Cambridge Advance Level (A Level) guna memperkaya kurikulum nasional pada siswanya. Selanjutnya program yang sama diperkenalkan di SMA Negeri 8 Jakarta, SMA Negeri 21 Jakarta, dan SMA Negeri 68 Jakarta.

Sebagaimana diketahui, program Cambridge A Level merupakan golden standard-nya Cambridge International Examination (CIE) yang sertifikatnya sudah diakui sejumlah universitas unggulan (ivy league) mancanegara, seperti University of Cambridge, Oxford University, Harvard University, MIT, dan Stanford University. Kelebihan lain dari program ini adalah pembelajaran dan penilaian Cambridge IGCSE lebih menekankan pada kemampuan pemecahan masalah, menumbuhkan pemikiran kreatif, dan autentik (contextual learning).

Saat ini sekolah bertaraf internasional (SBI) itu sudah tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Tanah Air. Diperkirakan, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2009, jumlah SBI akan mencapai 260 sekolah, terdiri dari SMA 100 sekolah, SMP (100), dan SMK (60).

SBI Pemicu Kesenjangan

Sebenarnya inti dari SBI ini adalah semakin tumbuhnya kesadaran akan pentingnya untuk terus belajar dan berefleksi serta berkembangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pendidikan demokratis dan multikultural. Guru dalam SBI didesain sebagai sosok yang sangat paham makna dari konsep pembelajaran deep-learning, higher order thinking skills, dan contextual learning bagi siswa dan semakin mengetahui keterbatasan dan manfaat dari pembelajar an rote learning yang selama ini biasa dipakai di sekolah.

Sementara itu, kemajuan pada siswa ditunjukkan dengan semakin tampaknya sikap kemandirian, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kejujuran, toleransi, dan berani menghadapi risiko.

Meskipun SBI ini merupakan salah satu bentuk terobosan Depdiknas untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang cukup merisaukan dengan berkembangnya SBI ini di Indonesia.
Pertama, munculnya kesenjangan di antara peserta didik. Jika SBI ini diterapkan dengan pembiayaan penuh dari pemerintah dan diperuntukkan seluruh siswa di Indonesia, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Sekolah-sekolah yang mulai membuka “jalur” SBI ini nyatanya memungut dana belasan juta rupiah bagi setiap siswa yang ingin masuk jalur ini.

Di Bogor misalnya, untuk bisa masuk SMP berlabel SBI, orang tua siswa harus menyetor sekitar Rp 12 juta sebagai dana masuk, belum lagi SPP bulanan dan biaya lainnya yang tentu untuk mengejar standar internasional butuh dana tidak sedikit. Untuk SMA lebih besar lagi. Mahalnya kelas SBI jelas hanya bisa dijangkau oleh orang tua berpenghasilan besar. Jika demikian bagaimana dengan siswa cerdas yang orang tuanya hanya pedagang sayur, tukang becak, atau buruh cuci, tidakkah siswa ini berhak mengenyam SBI? Tidakkah mereka berhak atas masa depan yang cerah dengan mencicipi pendidikan berkualitas?

Belum lagi efek psikologis yang bakal diderita siswa lain di luar kelas SBI. Betapa tidak, dalam satu sekolah yang sama, pagar dan gedung yang sama harus dibedakan statusnya sebagai siswa SBI yang notabene berkelas/keren, dengan siswa berstatus biasa. Ini yang terjadi dengan salah satu SMA di Bogor, di mana siswa-siswa dari orang tua berduit begitu melaju dengan berbagai program pembelajaran kelas internasional, sementara tak sedikit rekan mereka yang hanya bisa “melongo” menyaksikan ketidakadilan nasib.

Terkesan Buru-buru

Kedua, terobosan ini terkesan buru-buru dijalankan Depdiknas. Ini tampak dari munculnya berbagai problem manajemen tatkala kecepatan sekolah-sekolah dalam melakukan perubahan (mengadopsi silabus pembelajaran dan penilaian asing) masih belum diimbangi dengan upaya yang sistematis untuk memperkuat dan meningkatkan mutu sumber daya kependidikan (kepala sekolah, guru, dan manajemen), membangun sistem kontrol dan akuntabilitas atas seluruh kegiatan akademis dan administrasi keuangan sekolah.

Akibatnya, pertumbuhan SBI yang begitu cepat itu malah menimbulkan masalah, kontraproduktif, dan kehilangan arah. Dengan hilangnya pesan perubahan, yang sebelumnya tercermin dari perubahan manajemen sekolah yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, program SBI ini malah hanya membawa kecemasan baru di masyarakat. Semestinya Depdiknas terlebih dulu melakukan pemetaan, pengkajian dan persiapan dari segala sisi sebelum menggulirkan program tersebut, sehingga keresahan tak menjalar di masyarakat.

Niat pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air memang patut kita berikan apresiasi. Namun, pemerintah jangan hanya sebatas menggulirkan target-target pencapaian makro yang dilengkapi dengan paket-paket kebijakan umum, namun kemudian melempar tanggung jawab pelaksanaan (termasuk aspek pendanaan) kepada masyarakat. Karena hal itu pada akhirnya tidak saja membebani masyarakat dengan mahalnya biaya pendidikan, namun juga akan menciptakan jurang kesenjangan, dan membiarkan anak-anak dari kalangan miskin tergilas dalam kompetisi lantaran ketiadaan dana.

Jika sudah demikian maka lingkaran kemiskinan pengetahuan akan terus berputar-putar di dalam arena kehidupan orang-orang tak berpunya. Kesempatan untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan tidak akan pernah terwujud karena lagi-lagi mereka harus menerima nasib sebagai orang miskin yang tak bisa mengenyam pendidikan mahal.

Sebenarnya kualitas pendidikan itu yang ingin diraih, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan berkualitas di negeri ini identik dengan biaya mahal. Kecuali jika pemerintah mau mengubah paradigma itu.

FAHMI FAHRIZA
Direktur KALAM Center Bogor.

Sumber: Sinar Harapan, Selasa 12 Mei 2009

http://www.sinarharapan.co.id/detail/article/tentang-sekolah-bertaraf-internasional/

7 thoughts on “Tentang Sekolah Bertaraf Internasional”

  1. Dari beberapa komentar atau tanggapan terhadap apa yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Bertaraf Internasional, ada beberapa hal yang menggelitik di hati saya:
    1. Dalam UUD-45 dinyatakan bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kalau Pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pendidikan, manfaatkan dana itu untuk keseluruhan dunia pendidikan agar hak warga negara untuk menuntut pendidikan bisa terlaksana. Angka anak putus sekolah masih cukup tinggi, belum lagi. anak-anak yang yang tidak mampu melanjutkan pelajaran ke pendidikan yang lebih tinggi karena biayanya yang semakin melambung tidak mampu
    secara finansial. Hal ini menyangkut masalah rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    2. Dari informasi yang saya baca, bahwa Sekolah Bertaraf Internasional mendapat kucuran dana sebesar Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 per tahun akan menimbulkan kesenjangan antara SBI dengan sekolah biasa. Ironisnya siswa SBI dikenai biaya SPP yang sangat memberatkan pihak orang tua
    3. Jika dana yang digunakan untuk membiayai SBI itu berasal dari Hutang kepada Lembaga Keuangan Internasional, maka ini berarti memperberat beban hutang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Wallahu A’lam bi sawwab.

    2.
    2.

  2. sungguh memprihatinkan mslh pendidikan untuk anak2 kita mau lebih pintar dr anak lain kok orang tuanya harus diperas dulu.

  3. Sekolah gratis yang ternyata harus bayar jutaan rupiah, ditambah lagi ada ekolah bertaraf internasional yang faktanya memeras ortu murid. Quovadis Mendiknas? Kok amat amburadul sih? Apa ini bukan kebohongan publik mentah2???

  4. kami sebagai siswa reguler ikut menentang hal ini… kami di dipandang sebelah mata dibandingkan SBI.. Apakah ini yg disebutkan “KEADILAN SOSIAL SETIAP WARGA NEGARA???”

  5. bgi siswa reguler : sabar sob nga semua orang memandang siswa reguler itu kurang bagus ,,,, contohnya aku nak perasaanku ngapaien perlu dibeda-bedakan soalx kta semua sama_sama ingin mencari ilmu kan sabar aj sob saya tetap mendukung dirimu!!!!!!!!!!!!!!

  6. Saya sangat prihatin dgn hal ini jg, alangkah baik dana itu untuk beasiswa bagi anak yg tidak mampu yg punya potensi drpd dihamburkan untuk kepentingan segelintir org..

  7. di kota kediri di smpn 2 updt kecamatan mojo kami diminta dana 240.000;per siswa kelas 7 yang baru tengah semester,untuk dipakai membeli tanah sebagai perluasan sekolah katanya sesuai standard sekolah bertaraf internasional,tapi kenapa hanya siswa klas 7,apakah SBI mesti gedung yang luas?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>