”…Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006, penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan USD 4.000, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar USD 6.600. Kita belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi.”


PERNYATAAN di atas terungkap saat Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (24/2). Pernyataan tersebut logis. Demokrasi politik sulit berjalan normal bila kesejahteraan masyarakat rendah. Tetapi kesejahteraan masyarakat akan terus mengalami penurunan bila tidak ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengandaikan adanya keadilan akses bagi seluruh warga. Negara harus menjadi mediator bagi penyelanggaraan demokrasi ekonomi menuju keadilan bagi semua.

Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan per kapita USD 1.500 (dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity -PPP-dolar, 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita USD 1.500-3.000, demokrasi bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas USD 6.000 daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1:500.

Demokrasi politik dengan demikian perlu diperkuat demokrasi ekonomi. Tentu saja ironis menyatakan diri sebagai negara demokrasi tapi sebagian besar rakyat ternyata masih hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami pengangguran terbuka. Meskipun proses demokrasi terus menunjukkan kemajuan, dari segi pendapatan per kapita, logis bila dinyatakan bahwa Indonesia masih berada pada zona risiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dollar AS, dan batas kritis bagi kelangsungan demokrasi adalah 6.600 dollar AS.

Taraf hidup akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kita sudah kenyang pengalaman bahwa adanya laporan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kenyataannya yang kepalaran masih banyak. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian sangat kecil masyarakat.

Kesejahteran meningkat bila orientasi pembangunan ekonomi ikut menguatkan posisi tawar rakyat semesta, bukan hanya kepentingan kapital besar semata. Dalam kenyataan ini kita sering mengabaikan ekonomi rakyat. Sentral ekonomi rakyat sering sengaja dan tidak dimatikan oleh kebijakan publik yang memihak pemodal.

Akar kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan karena masalah-masalah struktural. Rakyat Indonesia bukan bangsa pemalas dan dengan demikian miskin karena sikap malasnya. Umumnya kemiskinan Indonesia karena pemerintah dan kebijakannya abai dan sering menutup dan membatasi akses perekonomian rakyat. Teramat banya situasi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan produktifnya secara penuh. Adanya kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran merupakan sebab struktural yang penyelesaiannya harus melalui tindakan struktural pula.

Kebijakan ekonomi kita lebih mencintai kelompok pemodal besar dan mengabaikan kekuatan rakyat. Demokratisasi ekonomi menjelma menjadi diskriminasi karena umumnya ekses kebijakan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, baik dalam bentuk kebijakan monopoli sampai kartel. Pemilik modal pada akhirnya pun berusaha untuk membeli kebijakan aparat pemerintah. Aparat lalu berubah fungsi dari pelayan rakyat menjadi sekedar rent seekers alias pencari rente.

Demokrasi politik menjadi prasyarat bagi terciptanya demokrasi ekonomi, dan juga sebaliknya demokrasi politik akan hancur tanpa demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi dan politik maka setiap kebijakan pemerintah adalah representasi suara rakyuat semesta, bukan hanya segolongan elit tertentu saja.

Demokrasi politik harus menjamin setiap individu agar memperoleh akses sama dalam setiap kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi menjamin adanya kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi dan menghilangkan peran serta politik yang merugikan rakyat. Selama ini peran serta politik dalam ekonomi cenderung tidak membela rakyat umumnya, melainkan segolongan kelompok tertentu saja. Negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali dan mediator yang membantu rakyat miskin keluar dari kemiskinannya.

Perlu pula disampaikan agar demokrasi kita tidak tergantung pada kapital melulu. Demokrasi membutuhkan kematangan dalam mengolah perbedaan dan konflik dalam masyarakat. Demokrasi mengandaikan nalar publik yang rasional. Rasionalitas itu harus dibekali dengan kecukupan akan kebutuhan pokok.

Seruan against poverty harus dibarengi dengan tindakan politik yang nyata untuk melawan sumber-sumber kemiskinan. Di sini tak mengherankan bila seorang Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian 2006, dan masyhur melalui Bank Grameen perlu terjun ke dunia politik.

Kecemasan Prof Boediono bahwa demokrasi akan gagal bila tidak dimbangi dengan peningkatan taraf hidup rakyat layak diapresiasi dan perlu menjadi refleksi kita. Ketika politik gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti kelangkaan beras, sulitnya rakyat mendapatkan minyak tanah dan seterusnya akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan proses demokrasi politik yang dibangun di sisi lain. Hal seperti ini harus dijadikan bahan refleksi elit politik untuk mempertanyakan sejauh mana orientasi kebijakan pemerintah selama ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Benny Susetyo, Budayawan