sekolah-gratis-sekolah-swastaSosialisasi sekolah gratis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya benar-benar efektif. Buktinya, masyarakat berduyun-duyun “menyerbu” SMP dan MTs negeri.

Dalam realitasnya, banyak anggota masyarakat yang terbantu oleh kebijakan sekolah gratis. Hal ini lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat dari kalangan bawah (grass root) yang berpenghasilan rendah. Mereka sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah ini. Bahkan, ada yang sedianya tidak akan menyekolahkan anaknya, karena alasan biaya, pada akhirnya bisa menyekolahkannya.

Kebijakan sekolah gratis memang sangat argumentatif; di samping didukung oleh ketentuan perundang-undangan, utamanya UUD 1945 dan UU Sisdiknas juga oleh realitas banyaknya orang miskin di Indonesia. Masalah-nya ialah kebijakan sekolah gratis tersebut menimbulkan permasalahan baru khususnya di kalangan penyelenggara sekolah swasta.

Kalau di dunia teknologi informasi dikenal Moore’s Law (Moore’s Law) yang menyatakan yang cepat mengalahkan yang lambat; maka di dunia pendidikan, sekarang, berlaku hukum ekonomi yang menyatakan yang murah mengalahkan yang mahal.

Konkretnya; masyarakat sekarang ini tanpa banyak berpikir cenderung menyekolahkan putra-putrinya ke SMP atau MTs negeri yang dianggapnya gratis, segratis-gratisnya, (padahal tidak) daripada ke SMP swasta yang mengenakan pungutan. Kenapa kita harus membayar dan mengeluarkan banyak dana kalau pemerintah sudah menyediakan sekolah gratis; kira-kira begitulah fenomena yang tengah terjadi sekarang ini. Fenomena seperti ini lebih terlihat di daerah perdesaan dan daerah-daerah miskin.

Dalam semua aspek kehidupan ini orang memang cederung memilih yang murah daripada yang mahal. Soal pakaian batik, misalnya; orang akan memilih batik Singapura yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama daripada batik Pekalongan atau batik Yogyakarta yang harganya lebih mahal. Soal pangan juga demikian; orang akan memilih beras Thailand yang harganya lebih murah daripada beras Klaten yang harganya lebih mahal. Dalam hal ini, soal nasionalisme jatuh di urutan kedua setelah harga. Inilah hukum ekonomi yang telah menerkam kehidupan kita.

Cara berpikir seperti itu tentu saja sah, karena sangat realistis dan argumentatif, meskipun menimbulkan kesulitan baru bagi penyelenggara sekolah swasta. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebanyakan sekolah swasta di Indonesia mengandalkan hidup dari siswa. Dari siswa itulah dana penyelenggaraan sekolah dapat dikumpulkan. Semakin banyak siswa semakin cerah masa depan sekolah swasta, karena hidupnya disangga oleh banyak orang. Sebaliknya, semakin sedikit siswa semakin kembang-kempis masa depan sekolah swasta.

Kalau sekarang calon siswa tersedot di sekolah negeri maka sekolah swasta hanya kebagian sedikit orang. Bahkan, ada yang tidak kebagian sama sekali. Artinya, dana penyelenggaraan sekolah yang akan masuk juga sedikit. Bahkan, boleh jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi, kebijakan sekolah gratis memang berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta.
Mencari Solusi

Terancamnya eksistensi sekolah swasta sebenarnya tidak masalah kalau hal itu terjadi pada lembaga pendidikan swasta komersial. Namun, menjadi masalah besar kalau terjadi pada lembaga pendidikan swasta yang secara historis telah menunjukkan darma baktinya pada bangsa.

Sekarang, kita dituntut mencari solusi atas permasalahan tersebut di atas. Di Hong Kong, pemerintah memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan hampir 100 persen kepada sekolah swasta. Di Indonesia hal itu belum mungkin, meskipun sekarang sudah banyak sekolah swasta yang merasakan bantuan dari pemerintah.

Setidak-tidaknya, ada dua alternatif untuk mempertahankan eksistensi sekolah swasta di Indonesia. Pertama, memperbaiki sistem subsidi pemerintah dan kedua upaya peningkatan kualitas.

Pertama, selama ini pemerintah telah memberikan bantuan sarana, fasilitas, dan manajemen kepada sekolah swasta; namun jumlahnya belum sebanding dengan sekolah negeri. Sistem pemberian bantuan tersebut sebaiknya diperbaiki sebagaimana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan berdasarkan jumlah kepala. Artinya, tanpa membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta maka BOS akan diberikan berdasarkan realitas jumlah siswa.

Kedua, upaya meningkatkan kualitas. Sekolah negeri dengan sekolah swasta diberi kesempatan yang sama untuk berkompetisi memberikan layanan terbaik bagi siswa untuk meningkatkan kualitas. Ke depan, masyarakat akan memilih sekolah bukan berdasarkan statusnya, negeri atau swasta, tetapi berdasarkan kualitasnya. Biar sekolah negeri kalau kualitasnya buruk maka masyarakat akan memilih sekolah swasta. Sebaliknya, biar sekolah swasta kalau buruk maka masyarakat akan memilih sekolah negeri. Kedua alternatif tersebut kalau disinergikan kiranya akan menyelamatkan eksistensi sekolah swasta pada masa depan.
Ki Supriyoko
Penulis adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Taman Siswa Yogyakarta dan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE) yang bermarkas di Tokyo, Jepang

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=9213