Kini sedang ramai dipertentangkan gagasan neoliberalisme (disingkat neolib) dengan gagasan ekonomi kerakyatan.

Meski saya menghargai maksud baik setiap kubu di balik diskusi memanas, perlu disadari, perdebatan sudah berlangsung tak proporsional dan kontekstual.

Seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat, dunia sedang menata kembali tata ekonominya. Para pemimpin negara besar dalam G-20 terus berusaha menjinakkan aspek negatif praktik kapitalisme dan liberalisme yang menyebabkan bubble economy, pertumbuhan yang tidak berdasarkan kegiatan ekonomi riil dan operasi lembaga keuangan yang tak terawasi dan menyuburkan spekulasi. Namun, penataan itu tak mungkin menanggalkan fakta bahwa globalisasi membuat interdependensi ekonomi antarnegara berlangsung lebih dalam daripada era mana pun dalam sejarah.

Keruntuhan komunisme pada akhir 1980-an juga membuat praktik ekonomi berwarna liberal kapitalistik dengan ekonomi yang efisien, produktif, berdaya saing berdasarkan kreativitas individual dalam pasar lebih bebas, dilaksanakan oleh nyaris segenap bangsa di dunia. Negara-negara berkembang yang sedang maju dengan fenomenal, seperti India dan China, juga memberlakukan prinsip-prinsip liberal kapitalistik setelah mereformasi perekonomiannya sejak 1978.

Majunya negara-negara yang menerapkan liberal kapitalisme, seperti Jepang tahun 1970-an, disusul Korea Selatan dan Taiwan tahun 1980-an, membuka mata elite China pada sistem liberal kapitalisme sebagai alternatif realistis untuk memajukan ekonomi nasionalnya. Dalam perkembangannya, China melakukan privatisasi BUMN, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta deregulasi, hal-hal yang dianjurkan dalam Washington Consensus, yang dirumuskan Presiden Ronald Reagan dan PM Margaret Thatcher awal 1980-an. China menyebut pencangkokan sistem kapitalisme dalam ekonominya sebagai sosialisme berkarakteristik China. China melejit pesat menjadi negara paling menarik bagi arus investasi global. Hari ini, 30 tahun setelah reformasi ekonominya, ia tampil sebagai pemain yang diharapkan berperan penting menyelamatkan perekonomian dunia yang dilanda krisis. India yang semula sosialistik dan tertutup melakukan pendekatan liberal kapitalistik, mereformasi ekonominya sejak awal 1990-an. Dalam satu dasawarsa terakhir India maju pesat.

Peran kuat negara

Masalahnya, tak semua bangsa dapat memetik sukses dalam melakukan reformasi ekonomi dan menjalankan ekonomi bercorak liberal kapitalistik. Ada bangsa yang dapat maju dan ada yang merosot. Tak ada resep baku bagi setiap bangsa untuk menjalankan sebuah sistem ekonomi nasional dengan corak liberal kapitalisme di dalamnya. Semua tergantung dari kondisi internal tiap negara. Yang menarik, semua negara berkembang Asia yang sukses memiliki peran negara yang kuat dan konstruktif terhadap pasar.

Negara ada di atas pasar, melakukan pengaturan dan bentuk-bentuk intervensi dalam perekonomian secara tepat. Mustahil pasar bisa mengatur diri sendiri untuk bisa tumbuh harmonis. Kebebasan yang berlebihan di pasar senantiasa mengundang moral hazard; praktik kapitalisme dan liberalisme menghasilkan kompetisi tidak berimbang antara pemodal besar dan kecil, serta hancurnya industri nasional karena gempuran produk impor atau lepasnya mayoritas kepemilikan aset-aset prospektif kepada pihak asing.

Privatisasi BUMN China dilakukan dengan menjual saham kepada warga China sendiri. Pemerintah China memfasilitasi kegiatan impor besar-besaran produk pangan untuk menimbun stok saat harga komoditas yang tidak bisa diproduksi China itu sedang jatuh di pasaran dunia. Tata, produsen mobil India, memproduksi secara massal mobil murah setelah Mittal, raksasa baja swasta India, difasilitasi menjadi pemain terbesar dunia dengan mengakuisisi pabrikan baja terbesar Eropa, Arcellor. Dengan demikian, baja yang harus diimpor India untuk membangun mobil nasionalnya diproduksi perusahaan India juga.

AS sebagai negara motor sistem liberal kini sibuk menyelamatkan industri nasionalnya dengan menggunakan cadangan devisa berjumlah triliunan dollar AS. Bila AS benar-benar begitu liberal, tentu peran negara harus dihindarkan dari kegiatan ekonomi. Namun, kebangkrutan berbagai perusahaan AS atau dikuasai pihak asing bukan hal yang dipilih AS. Apa yang dilakukan China, India, dan AS menunjukkan, diberlakukannya prinsip liberal kapitalisme tidak menghalangi negara untuk membangun kemandirian bangsa yang secara fisik diwujudkan antara lain dalam mobil, kereta api, komputer, dan barang elektronik buatan sendiri.

Orientasi baru

Kehidupan ekonomi nasional kita ke depan perlu mendapat orientasi baru dan aspek-aspek positif liberal kapitalisme perlu diterima sebagai etos ekonomi modern. Ketepatan peran negara dalam ekonomi, seperti dilakukan pemerintah negara-negara di atas, seharusnya menjadi pusat perdebatan mengenai pengelolaan ekonomi nasional ke depan.

Membicarakan kebijakan ekonomi nasional tak lepas dari posisi kita sebagai negara berkembang berpasar amat besar, penghasil bahan mentah dan agraris, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi. Kita harus jujur mengakui, banyak pengaturan ekonomi negara pada masa lalu hingga kini kurang tepat.

Pada masa lalu, BUMN menjadi tempat penyalahgunaan uang negara. Berapa banyak BUMN dan BUMD harus terus disuntik modal baru? Kehadiran BPPC justru menghancurkan pertanian cengkeh. Menaikkan pajak ekspor CPO saat harga dunia sedang naik merugikan petani. Kebijakan pajak atas impor produk jadi yang lebih rendah dari impor komponen menghancurkan industri dalam negeri. VLCC milik Pertamina dijual saat harga baja dunia sedang murah. Berapa kerugian negara? Kebijakan yang tidak mewajibkan eksportir menyimpan devisa di perbankan nasional adalah keliru. Kepiawaian pemerintah menggunakan kekuasaan negara atas pasar adalah hal yang kita perlukan.

Kepada tiap capres-cawapres, kita berharap, muncul pikiran segar untuk membangun bangsa mandiri dengan kebijakan ekonomi guna mempercepat kesejahteraan rakyat. Para investor hendaknya tidak membuat rakyat tereksploitasi. Kemandirian itu penting dan orientasi kerakyatan berarti memperkuat basis ekonomi di masyarakat bawah dengan memberikan peluang memiliki aset-aset produktif untuk meningkatkan penghasilan.

Kita memerlukan modal asing untuk memperkuat kemajuan negara. Tetapi, apa itu perlu di tambang batubara yang openpit dan pasar tersedia atau di perbankan dan telekomunikasi yang berpengaruh besar pada kestabilan ekonomi dan keamanan?

Mengingat besarnya investasi yang diperlukan, dan negara belum mampu, silakan Freeport dan Newmont berkiprah selama adil bagi negara, daerah, dan masyarakat setempat. Pembatasan peran asing di pasar modal perlu dipertimbangkan karena potensi bahaya hot money.

Sebenarnya, baik unsur ekonomi kerakyatan maupun ekonomi liberal kapitalistik diperlukan untuk membangun negara, tetapi dengan proporsi yang pas.

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila

Sumber: Kompas, Rabu, 17 Juni 2009 | 02:58 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/17/02580785/kerakyatan.atau.neolib