Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyalurannya, ternyata banyak ditemukan penyimpangan, mulai dari skala kecil hingga besar dengan modus yang beragam. Salah satu modus, para kepala sekolah diwajibkan menyetor uang dalam jumlah tertentu ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), dengan dalih demi memperlancar proses pencairan dana BOS (SP 4/9/09). Diketemukan data fiktif penerima dana BOS (SP 5/9/09), selanjutnya Diknas minta bantuan KPK untuk usut korupsi dana BOS (SP 9/9/09).

Dalam kenyataannya, karena banyak karut marut dalam penyaluran, dana BOS hanya mampu mencukupkan biaya operasional. Seperti diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jateng yang menemukan 10 penyimpangan dana BOS tahun 2008.

Penyaluran dana BOS dan pendidikan gratis, merupakan harapan masyarakat dan kesungguhan pemerintah. Supaya terlaksana sesuai harapan, yang terlibat di dalamnya harus ikut mengawal demi keadilan dan pemerataan dalam memperoleh jaminan pendidikan. Naiknya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN berimplikasi naiknya dana BOS. Tahun 2009 dana bagi SD/MI kabupaten sebesar Rp 397.000, untuk kota Rp 400.000 per tahun. Sedang SMP/Mts Rp 570.000 per kabupaten) dan Rp 575.000 per kota.

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005 pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. ICW melaporkan dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/9). Total kerugian negara dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2004-2009 mencapai Rp 243 miliar (SP 11/9/09)

Seperti juga penemuan BPK, dari hasil pemeriksaan semester ada penyimpangan dengan tidak mengembalikan dana BOS di empat dinas pendidikan tingkat provinsi. Sumatera Utara Rp 816,33 juta, Sumatera Barat Rp 1,3 miliar, Sulawesi Selatan Rp 1, 58 triliun, sedangkan Sulawesi Utara dugaan penyimpangan pada pembuatan buku senilai Rp 7,35 miliar selama tahun anggaran 2005 hingga 2007. Untuk meminimalisasi masalah maka fungsi pengawalan dan pengawasan bersama menjadi penting demi penyelamatan dana BOS. Bagi yang terlibat korupsi berikan sanksi yang tegas, bila berstatus PNS tidak hanya penurunan pangkat/golongan/mutasi namun pemecatan, denda dan pidana penjara merupakan solusi yang tepat, sebagai efek jera (shock therapy).

Diknas harus serius dalam menggandeng KPK untuk pengawasan, evaluasi, dan supervisi. Sekjen Depdiknas Dodi Nandika mengharapkan tata kelola yang akuntabel dan lebih baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan aliran dana BOS. Sebab, BOS sendiri merupakan terobosan untuk membebaskan 70,3% siswa SD/MI (28.702.394) siswa dan siswa SMP/Mts (11.060.344). Anggaran yang besar harus dikawal dengan ketat agar tak ada kasus-kasus tanpa tender.

Besarnya dana BOS membuat orang makin khawatir akan terjadinya penyimpangan. Fakta, data, dan bukti penyimpangan sudah terjadi secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi dengan melibatkan banyak pihak. Sehingga menjadi sebuah kewajiban warga masyarakat untuk mengawalnya.

Penyelamatan

Naiknya anggaran BOS tidak lepas dari tanggung jawab negara sesuai amanat pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum”. Maka Depdiknas memiliki banyak program untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan seperti BOS.

Dalam Pasal 34 (Ayat 2) UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ditegaskan lagi dalam ayat (3), Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Maka demi meyelamatkan BOS, pemerintah daerah, institusi pendidikan bersama masyarakatnya harus proaktif, bertanggung jawab dalam pengelolaan melalui pengawasan (monitoring). Bila diketahui ada penyimpangan segera lapor kepada aparat berwenang atau langsung ke KPK yang sudah bermitra dengan Depdiknas. Sebab KPK akan menggunakan sistem online real time, supaya masyarakat dapat memantau aliran dana BOS secara langsung. Oknum penilep, segera dipublikasikan bila terbukti bersalah berdasar keputusan tetap pengadilan.

Lemahnya sistem pengawasan dan pengontrolan menjadikan siapa pun wajib dan harus melaporkan bila gejala penyimpangan terjadi. Oleh karena itu pemeriksaan aliran BOS oleh tim monitoring dan evaluasi (Monev) jangan hanya sekali. Perlu kebijakan inspeksi mendadak (sidak) sebab kebiasaan Monev sering bisa dibaca oleh pelaku pelaksana pendidikan. Publikasi online service sebagai kebutuhan dengan proaktif “pengawalan” bisa dilakukan melalui berbagai media (papan pengumuman, media cetak, audio dan televisi).

FX Triyas Hadi Prihantoro
Penulis adalah Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Sumber: Suara Pembaruan, 15-09-2009

http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10468