SUATU  kali, penulis berkesempatan hadir dalam sebuah acara sosialisasi bantuan luar negeri melalui sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kawasan yang menjadi sasaran pemberian bantuan kemanusiaan tersebut tergolong termiskin dibandingkan kawasan di sekitarnya sesudah melalui survei intensif.

Kawasan tersebut sebagian besar penduduknya beragama muslim. Mayoritas RT dan RW berdiri mesjid dan mushola sehingga peribadatan muslim amat tercukupi. Bendera LSM yang saya bawa adalah bendera LSM Katolik.

Yang menarik dari kejadian tersebut ialah 90% pertanyaan hadirin yang hadir ialah apakah pemberian bantuan dikaitkan dengan penyebaran agama atau dalam bahasa yang akhir-akhir ini kerap kita dengarkan ialah kristenisasi?

Pertanyaan semacam ini amat merepotkan. Gereja sendiri tidak pernah mencanangkan melalui kegiatan sosial atau pendidikan dan kesehatan yang dilakukan berpretensi menambah jemaat. Tidak adil jika gereja dituduh memberi recehan dan beberapa kilo beras dan lauk kemudian diganti dengan membaptis orang dan menambah jemaat.

Kehadiran orang Kristen entah sebagai pribadi atau pekerjaan sosial selalu memicu tanda tanya. Kecemasan tampaknya muncul karena pekerjaan-pekerjaan semacam itu mempunyai dampak yang amat besar. Yang mengherankan saya, semakin hari kehadiran pelayanan Kristen entah dalam bentuk gereja, sekolah, rumah sakit, atau lembaga sosial memancing kecurigaan.

Beberapa calon pembangunan gereja yang masih pondasi dan tiang-tiang dirusak massa. Umat tidak bisa melalukan peribadatan dengan aman karena teror. Belum lagi ancaman bom yang pada waktu silam benar-benar terjadi dan meledak mengganggu umat beribadat dalam gereja.

Kini, dengan tuduhan serupa, di berbagai gereja di Indonesia mengalami tuduhan serupa. Sebagai kelompok minoritas tidak hanya izin mendirikan gereja yang dipersulit, malahan peribadatan tidak lagi bisa dengan bebas dilakukan dari rumah ke rumah. Pertanda apa ini? Lebih sering peribadatan dihadapi oleh massa dalam jumlah amat banyak.

Mengapa kejadian ini saya tuliskan untuk dimuat di sini? Saya sudah tidak tahan melihat kepicikan dan intoleransi di belakang kejadian-kejadian seperti itu. Beberapa tuduhan kristenisasi tidak terjadi sekali dua kali saja.

Di Ciledug pelarangan beribadah oleh sekelompok massa telah terjadi sepekan silam. Di Semarang rencana pembangunan gereja/kapel di desa Banjardowo yang didemo massa kini kasusnya tengah diproses pengadilan. Dua bulan lalu Bupati Bandung per surat serentak menutup 12 tempat ibadat serupa di Bandung. Kekerasan terhadap gereja-gereja berjalan terus, dengan rata-rata satu kejadian per minggu. Sejak 1990 sudah lebih dari 500 gereja diserang. Apakah ini perkara kecil?

Gereja masih terus mengalami penganiayaan dan kekerasan dalam beragam bentuknya. Memang tidak bijaksana menggeneralisir masalah adanya satu dua gereja yang melakukan pembagian sembako atau bakti sosial kesehatan kemudian dengan tawaran mau menjadi anggota jemaat.

Alasan kristenisasi bagi saya sangat tidak meyakinkan. Bahwa di sana sini ada orang masuk tidak perlu disangkal. Tetapi kalau melihat statistik Indonesia, maka selama 30 tahun ini, tidak ada pertambahan signifikan umat kristiani di negara ini. Jadi seberapa jauh signifikasi kasus-kasus itu? Jemaat Katolik cenderung stagnan baik dari segi jumlah maupun perkembangan tempat ibadah.

Kebenaran adalah kebalikan. Di gereja Ciledug, Bandung, Semarang dan di kebanyakan gereja di seantero Indonesia, sama sekali tidak dilakukan kristenisasi apa pun. Sama sekali tidak terjadi umat beragama lain di sekeliling gereja, atau sekolah, diajak jadi kristiani. Saya curiga bahwa isu kristenisasi dipakai secara sengaja untuk membangun emosi. Sudah banyak terbukti, emosi yang digerakkan atas nama sentimen agama berdampak buruk dibandingkan dalam keadaan biasa.

Juga di sekolah Kristen/Katolik kecil sekali dari peserta didik beragama muslim masuk ke Kristen atau Katolik. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kini malahan anak didik baik agama Islam maupun Kristen/Katolik di sekolah-sekolah itu tidak diberi pelajaran agama sesuai dengan agama sekolah melainkan pendidikan religiositas yang berlaku umum.

Kalangan pendidikan di kawasan ini memang sudah mencemaskan bahwa pengetahuan agama anak didik Kristen dan Katolik akan sangat dangkal dan perlu diberi pelajaran tambahan. Namun beberapa sekolah susteran mencoba melakukan itu tetapi ternyata kurang berhasil. Lantas sebenarnya apa motif tuduhan kristenisasi itu?

Lalu terjadi kekerasan, pemaksaan, perusakan, kadang-kadang (ratusan kali) penghancuran. Orang bisa melakukannya dengan impunity (tidak terjerat hukum), karena serangan terhadap gereja di Jawa dan di beberapa pulau lain di Indonesia, dibiarkan saja.

Saya bertanya, kita hidup di negara apa? Omongan tentang toleransi, tentang persatuan (ingat iklan bagus-bagus di TVRI), tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi lelucon cemooh. Dan para pemimpin, kaum intelektual, para suara hati bangsa, di mana suara mereka? Tutup telinga, tutup mata, tutup mulut.

Undang-undang dasar kita dengan tegas menyatakan bahwa ”orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (Pasal 28E, dan lihat Pasal 29, 2.). Tetapi sejak puluhan tahun, umat minoritas dihalang-halangi terus kalau minta izin mendirikan rumah ibadat, juga apabila jelas-jelas ada umat. Surat Keputusan Bersama 35 tahun lalu sudah menjadi sarana untuk mensabotase kebebasan beribadat.

Katanya, jangan membangun rumah ibadat di tengah-tengah umat beragama lain. Tetapi minoritas mau membangun rumah sudah pasti di tengah-tengah mayoritas. Tidak mungkin di tengah hutan. Izin membangun gereja tidak diberikan, atau perlu waktu 20 tahun. Tetapi kalau sementara ini umat beribadat di tempat seadanya, ia diancam dan dilarang.

Saya juga meragukan bahwa itu semua sekadar masalah masyarakat lokal. Saya khawatir bahwa kasus-kasus semacam ini akan terus terjadi. Ibarat hantu, tuduhan kristenisasi bisa benar-benar mencemaskan dan merepotkan.

Benarkah desas-desus bahwa ada jaringan orang-orang ekstrem yang sampai meresap ke administrasi lokal, yang sudah memutuskan untuk secara dingin mencekik kehidupan beragama minoritas di negara Pancasila?

Kezaliman terhadap peribadatan minoritas sudah melampaui batas dan mengancam membuat percuma usaha tulus banyak pihak di agama mayoritas maupun agama-agama minoritas untuk membangun hubungan yang toleran, berdasarkan percaya.

Pertanyaan saya: Apakah pelecehan kebutuhan religius minoritas yang paling sederhana akan terus berlangsung dengan impunity?

Paulus Mujiran adalah pemerhati masalah sosial dan politik, Direktur Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, tinggal di Semarang.

Dimuat di Sinar Harapan, Sabtu, 30 Oktober 2004