Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri jumlah angkutan kereta api, bus, pesawat terbang, kapal laut, kapal penyeberangan (feri) yang disiapkan melayani masyarakat yang akan mudik selalu terbatas alias kurang. Apabila dilihat dari sisi harga/ongkos transpor yang ditanggung konsumen kondisi itu tentu memicu tarif angkutan melonjak tajam di atas standar.
Ekses lain yang menyertainya pun bermunculan dan hampir tidak terawasi, bahkan sepertinya sulit terkendali. Contoh, calo tiket setiap moda transportasi bermunculan, masyarakat pengguna jasa angkutan antre, selain padat, juga di luar batas waktu yang wajar, hanya untuk memperoleh tiket. Pelayanan penumpang oleh operator, antara lain, bus, kereta api, dan kapal laut selama perjalanan terkadang amat tidak nyaman, sering sekali menimbulkan kerugian, kecelakaan sampai membawa korban jiwa. Kondisi di atas adalah wujud paling nyata yang tampak kasat mata dan merupakan siklus yang berulang setiap tahun. Itulah tampilan wajah yang bermasalah dari manajemen transportasi dalam melayani pemudik dalam jumlah massal.
Khusus pemudik yang menggunakan fasilitas angkutan jalan raya, pemerintah sudah bertindak dalam konteks melayani pemudik lebih baik. Pelayanan lebih baik dari waktu ke waktu, tetapi belum pelayanan prima, karena menyangkut perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Adalah tanggung jawab pemerintah membangun infrastruktur transportasi demi menjamin kelancaran angkutan/perpindahan orang dan barang.
Maka, puluhan atau mungkin ratusan miliar rupiah dana dialokasikan bagi pengerjaan membangun atau merehabilitasi jalan dan jembatan di kawasan pantai utara (pantura) dan pantai selatan Jawa. Terutama di jalur utama, pengerjaannya dikebut siang malam mengantisipasi tibanya hari padat arus lalu lintas mudik. Masalahnya, untuk membangun atau merehabilitasi jalan alternatif dinomorduakan atau kurang diperhatikan pemerintah.
Konsekuensinya, walau pemudik mengalami kemacetan belasan jam di jalur utama akibat padatnya jalur tersebut, pemudik memilih tetap berada pada jalur tersebut, karena konstruksi jembatan lebar, permukaan jalan mulus dan bagus, fasilitas pertokoan, pengisian BBM, ketimbang pindah ke jalur alternatif. Selain lintasannya lebih panjang, kondisi jalan yang kualitasnya masih buruk, serta masih sepi fasilitas pendukung berpengaruh pada kenyamanan dalam perjalanan.
Maka, tugas dan tanggungg jawab pemerintah membangun dan merehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan sebaiknya komprehensif pada semua kawasan agar membantu pemudik yang memilih jalur ini. Apabila infrastruktur berkualitas terbangun pada jalur alternatif, dengan sendirinya memancing bermunculan berbagai fasilitas terkait dengan kebutuhan mobil dan konsumen pengguna jalan, seperti, terminal pengisian BBM, bengkel, warung, dan pertokoan. Semua jaring bisnis tersebut merupakan usaha ekonomis produktif yang menciptakan lapangan kerja.
Kenyamanan Penumpang
Implikasi tindakan pemerintah membangun atau merehabilitasi jalan dan jembatan, positif. Tetapi, ada faktor lainnya yang terasa belum dibenahi, sehingga kurang mendukung kelancaran transportasi jalan raya. Bahkan, nyaris belum mampu mengurangi secara signifikan persoalan lainnya dalam sistem manajemen transportasi angkutan jalan raya.
Faktor di atas adalah keterlibatan kelembagaan, dalam hal ini terutama terkait dengan penyediaan fasilitas, koordinasi kerja, serta komunikasi antarpejabat dari instansi tersebut. Dinas Perhubungan, pemda dan Polri adalah instansi pemangku kepentingan atau stakeholders dengan posisi serta peran terdepan atau ujung tombak dalam sistem manajemen transportasi di negeri ini. Instansi tersebut seharusnya berperan lebih aktif, dinamis memberikan andil menjamin kenyamanan perjalanan pemudik sampai tujuan dengan aman.
Banyak hal yang merugikan penumpang sebetulnya dapat direduksi instansi-instansi itu. Pengemudi bus yang ugal-ugalan, kurang istirahat, namun tetap mengemudi, berdampak fatal, dapat dicegah kalau aparat Dishub tegas dan disiplin. Kemacetan belasan jam yang menyengsarakan penumpang, mana ada operator yang memberikan segelas air mineral, apalagi nasi bungkus. Dalam kondisi ini, penumpang pun sulit buang air kecil, terutama perempuan, karena pemda tidak berinisiatif menyediakan fasilitas untuk itu pada lokasi rawan macet
Sekadar pembanding, di Tiongkok manajemen transportasi angkutan bus tertata rapi. Untuk naik bus antarkota penumpang harus memiliki tiket dan harus boarding, layaknya akan naik pesawat terbang. Yang menakjubkan, jika bus terlambat, apalagi mogok berjam-jam, operator akan membagikan sebotol besar air mineral dan makanan gratis kepada penumpang. Bagaimana di sini?
Banyak yang dianggap sepele dan kecil, tetapi penting bagi kenyamanan penumpang, hingga sekarang belum tampak diintervensi secara nyata oleh Dinas Perhubungan, pemda, dan Polri. Terkadang timbul pertanyaan, mengapa pejabat lebih suka tampil pada hal-hal besar dan seremonial, mengibarkan bendera pelepasan keberangkatan pemudik secara gratis dengan bus yang disponsori perusahaan?
Hal kecil dan sepele, tetapi amat dibutuhkan penumpang, terlupakan dalam identifikasi masalah manajemen trasnportasi. Justru yang dianggap sepele dan kecil itu mencuatkan wajah sebenarnya, betapa masih buruknya manajemen transportasi di negeri kita.
Abraham Fanggidae
Penulis adalah Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Depsos, Jakarta
Sumber: Suara Pembaruan, 16-09-2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10511
Gambar: http://img213.imageshack.us/img213/2905/mudikmacetnj5.jpg