Levi Riansyah
Wacana Multikulturalisme menjadi kajian hangat di berbagai forum diskusi, seminar, opini di media massa dan juga menjadi materi berbagai pelatihan. Wacana ini seakan menemukan momentumnya untuk diproduksi ulang mengingat maraknya fenomena gesekan bahkan konflik lintas suku, agama, dan antar aliran kepercayaan (SARA) di Indonesia dekade ini. Dalam konteks integritas bangsa, idiom multikulturaisme nampaknya lebih bisa diterima daripada “pluralisme”, karena diksi terakhir menimbulkan banyak resisitensi bagi kalangan agamawan konservatif.
Dalam kajian filsafat, pembicaraan “kedirian” yang kemudian mendefinisikan eksistensi biner antara we and the others mendapatkan tempat tersendiri, bahkan menjadi kajian awal sebelum membincang pengetahuan dan dunia. Eksistensi diri dan cara pandang dalam melihat “yang lain” ini membawa konsekuensi sosial bagaimana sang subyek menempatkan dan memperlakukan “yang lain”. Prinsip, pandangan hidup, keyakinan, identitas, agama yang menjadi sumber identitas diri, nyatanya cenderung melahirkan ekspresi yang menganggap rendah terhadap the others, bahkan tak jarang meniadakan the others. Karena itu, dalam konteks keragaman hidup, mengakui perbedaan saja tidak cukup. Lebih dari itu, mengakui dan memberi ruang hidup bagi eksistensi ”yang lain” serta serius membangun koeksistensi yang dibangun atas dasar trusth dan semangat kebersamaan seharusnya menjadi artikulasi diri dalam menyenandungkan irama kehidupanbersama entitas lain.[1]
Multikultutralisme memberikan pengandaian akan adanya kesadaran bagi setiap komunitas dengan identitas kultural tertentu dan posisinya sebagai bagian dari harmoni kehidupan. Dalam hal ini multikulturalisme meniscayakan keragaman dan pluralitas. Titik tekan pluralisme dan multikulturalisme adalah terletak pada domain bangunan kesadaran akan keragaman. Jika pluralisme mengisaratkan kesadaran dibangun atas individu dengan cita-cita ideal adanya personal right yang mengarah pada liberalisme dan masyarakat komunikatif, adapun multikulturalisme dibangun atas kesadaran kolektif sebuah komunitas yang mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang multi etnik, keragaman agama dan identitas sosial yang lain
Menjelang Reformasi 1998, vatsun keragaman bangsa yang dibentangkan dalam jargon Bhineka Tunggal Ika robek dan terkoyak. Hal ini ditandai dengan munculnya konflik berbau SARA seperti konflik Sambas, kasus Sampit, konflik Ambon, Konflik Poso dan sejumlah konflik lainnya. Paradoks, ini yang sering muncul dalam benak kita ketika menerawang kondisi negeri ini yang konon memiliki banyak kearifan dalam menyikapi perbedaan, khususnya perbedaan agama dan kepercayaan. Rentetan konflik yang menyeret-nyeret isu agama tidak saja banyak, akan tetapi terus berlangsung. Konflik Ambon, Poso, teror gereja, penyesatan terhadap aliran minoritas oleh lembaga keagamaan, seakan mencabik identitas kebangsaan kita yang cukup dikenal sebagai bangsa yang religius, toleran, dan dibesarkan oleh keragaman.
Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber, sampai pada tahun 2005 kasus SARA di Jawa Timur yang berdampak kerusakan dan teror penutupan gereja hingga mencapai jumlah fantastis, lebih dari 80 gereja. Ini belum termasuk data terbaru sampai tahun 2007 ini.
Fakta ini menjadi lampu merah bagi bangsa ini untuk menyiapkan berbagai early warning system terhadap potensi konflik SARA yang dilihat dari sudut manapun pasti akan merugikan. Tidak hanya bagi kelompok minoritas, namun juga bagi kehidupan berbangsa secara umum. Betapa tidak, konflik SARA akan meruntuhkan bangunan kebersamaan yang sudah berabad-abad kokoh berdiri. Dengan rentetan konflik SARA bangunan itu tidak hanya harus direkonstruksi dari titik nol namun harus ditata dari titik minus. Resistensi, trauma, dan endapan konflik laten harus menjadi perhatian pertama sebelum berupaya mewujudkan kembali kebersamaan sebagai masyarakat yang toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan kultural.
Kasus GKJW di Malang misalnya cukup memberikan gambaran bagaimana kesedaran multikultural dan pluralisme harus terus disegarkan. Pembongkaran paksa GKJW di Kedungkandang telah membuyarkan toleransi agama yang sudah lama dibangun di wilayah itu. Meskipun tidak mewujud dalam konflik fisik, namun peristiwa ini telah menumbuhkan apatisme dan ketidak percayaan kaum minoritas Kristen terhadap janji toleransi yang didengung-dengungkan oleh kelompok mayoritas. Seperti yang dicatat oleh Happy Budi Febriasih, kasus GKJW Kedungkandang perlu menjadi refleksi keberagamaan yang seharusnya bisa menempatkan semangat toleransi dalam menyikapi pluralitas budaya dan agama.[2]
Di sisi lain nampak bahwa ajaran untuk menghormati keberagamaan yang lain belum bisa diterjemahkan secara baik oleh kalangan mayoritas. Di sinilah perlunya membangun kesadaran bersama akan penghormatan terhadap keragaman identitas sosial termasuk indetitas dan ekspresi keberagamaan, seminoritas apapun jumlah “pemilik” identitas sosial tersebut. Tidak saja mengakui akan adanya keragaman, akan tetapi juga merayakan keragaman itu dalam irama dan harmoni kehidupan. Dalam konteks ke Indonesiaan, keragaman menjadi sebuah kekayaan multikultural. Adapun bingkai kebersamaan bisa dikibarkan dalam semangat nasionalisme.
Berpijak dari berbagai argumentasi dan narasi di atas, maka upaya-upaya untuk melakukan revitalisasi nasionalisme harus selalu disemaikan. Upaya ini juga harus didorong dengan penguatan wacana dan artikulasi multikulturalisme. Multikulturalisme adalah modal dasar dalam membangun dan mempertahankan eksistensi kebangsaan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam mengahdapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Asa itu nampaknya cukup bisa diharapkan dari generasi muda sebagai penerus bangsa.
——————————————————————————–
[1] Riansyah, Menguhkan Koeksistensi, Menumbuhkan Proeksistensi, Analisis Media Bulan Januari 2007, Puspek Averroes Malang
[2] Febriasih, Perobohan Gereja di Kedungkandang, Dilema Kerukunan Umat Beragama. Koran Pendidikan, Edisi 128, 16-22 Oktober 2006