WAKTU menunjukkan pukul 19.00 ketika sebuah truk berisi logistik pemilu diparkir di halaman Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Minggu (8/3). Di halaman kantor kecamatan, lima laki-laki paruh baya telah menunggu truk datang.

Truk itu memuat bilik dan kotak suara yang belum dirakit sehingga masih berbentuk lembaran-lembaran logam. Lembaran-lembaran itu diikat dengan tali rafia. Setiap satu ikatan terdiri atas lima lembaran logam kotak atau bilik suara. Beratnya sekitar lima kilogram.

Dua laki-laki bertugas menurunkan muatan truk. Tiga laki-laki lainnya bergantian memanggul lembaran bilik dan kotak suara ke dalam aula kecamatan. Petugas bongkar muat itu tak lain adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panita Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lengkong.

Satu per satu ikatan kotak dan bilik suara dimasukkan ke dalam aula kecamatan. Senda gurau pun mengiringi aktivitas itu. “Kalau yang begini-begini ini ada uang lelahnya enggak, Bu?” tanya Hasan, anggota Panwascam kepada Tri Andayani, Ketua PPK Lengkong.

Dengan tersenyum, perempuan lulusan jurusan Teknik Kimia dari salah satu sekolah tinggi teknologi di Bandung itu menjawab, “Mana ketehe. Kumaha engke!” Jawaban itu pun memancing riuh di aula berukuran 4 x 3 meter itu.

Selama hampir satu setengah jam, 580 kotak suara dan 444 bilik suara berhasil dimasukkan ke aula. Total, PPK Lengkong kini memiliki masing-masing 716 kotak dan bilik suara. Jumlah kotak dan bilik yang dikirim malam itu untuk menambahi persediaan kotak dan bilik yang sebelumnya dipunyai PPK Lengkong.

Tri menuturkan, tugas bongkar muat logistik itu belum berakhir. Esok harinya mereka harus kembali mengangkut bilik dan kotak ke kantor PPS di tujuh kelurahan di Lengkong.

Untuk bisa mengangkut logistik itu, petugas memerlukan kendaraan. Anggaran bongkar muat dan distribusi logistik Rp 100.000 dinilai tidak mencukupi. “Kami terpaksa meminjam fasilitas mobil dinas Bu Camat,” kata Tri.

Tri menjelaskan, kebutuhan teknis semacam itu jarang teperhatikan. Akibatnya, anggaran untuk itu tidak mencukupi. Untuk menghemat biaya, petugas terpaksa melakukan sendiri dengan berbagai cara. “Tetapi, apakah tega membiarkan petugas mengangkuti sendiri, tanpa setidaknya memberikan mereka suguhan kopi?” katanya.

Kurangnya keberpihakan anggaran bagi kegiatan teknis di lapangan, terutama yang dijalankan PPK/PPS dan Panwascam, dirasakan juga dalam sosialisasi. PPK Lengkong, misalnya, harus membuat sampel surat suara sendiri. Hingga H-30, belum ada sampel surat suara baik dari KPU Kota Bandung maupun KPU Jabar.

“Untuk memudahkan sosialisasi, kami membuat sampel surat suara sendiri dengan biaya pencetakan yang ditanggung pihak kecamatan. Ini sangat tidak mengenakkan, tetapi mau bagaimana lagi,” kata Chaidir, anggota PPK Lengkong.

Sebagian besar PPK/PPS pun menumpang di kantor kecamatan dan kelurahan. Sedikit banyak kegiatan operasional mereka ditunjang pihak pemerintahan setempat.

Tri berharap, pemilu mendatang lebih mempertimbangkan anggaran yang memihak pada keberlangsungan kegiatan teknis di lapangan, semisal distribusi logistik dan sosialisasi. Begitu juga dengan peningkatan kesejahteraan petugas.

“Para calon pembuat kebijakan yang akhirnya terpilih karena peran kami juga dalam pemilu ini, kami harapkan nantinya tidak melupakan kami,” katanya.

Sebagai bidan yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, petugas PPK dan PPS membutuhkan keberpihakan anggaran dan aturan. Seperti diungkapkan Hasan, “Seremeh apa pun tugas kami, tetap ada manfaatnya bagi negeri ini.”

sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/03/11/16280839/Mereka.Bekerja.sampai.Tengah.Malam.dengan.Honor.Pas-pasan