Dugaan kecurangan dan berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sepanjang pasca reformasi ini selalu ada dan hal itu sudah diramalkan banyak pihak. Seharusnya hal tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme yang sudah tersedia dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkuasa.
Mulai dari Ayunan Pertama
Sepanjang pemilu Indonesia di masa Orde Baru, meminjam ungkapan Gus Dur, Orde Baru tidak pernah memenangkan Pemilu. Sebab yang mereka lakukan adalah rekayasa Pemilu guna menguntungkan pihak sendiri. Rekayasa itu dilakukan melalui manipulasi hasil pemungutan suara.
Caranya dengan menghitung suara “pihak lawan” dalam Pemilu atau suara yang tidak dicoblos oleh para pemilih, seolah-olah dua pertiga atau lebih sisanya mendukung pihak sendiri. Hal-hal semacam itu sudah bukan rahasia lagi dan saat ini tinggal menjadi kenangan (?) bagi para pemilih.
Pemilu di negeri-negeri demokratis sekalipun tak luput dari kelemahan dan juga kecurangan. Namun mereka selalu memiliki resolusi konflik yang baik dan bisa diterima dalam kerangka demokrasi. Belajar dari negara-negara demokrasi lainnya, mereka yang kalah dalam pemilihan memiliki tempat yang tak kurang terhormatnya dibanding sang pemenang, yakni sebagai oposisi yang mengawal perjalanan pemerintahan selanjutnya.
Demokrasi dan penegakan hukum adalah dua sisi mata uang, dan keduanya harus ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Perjalanan demokrasi Indonesia setidaknya sudah dimulai semenjak pengakuan kita atas pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat dijalankan. Demokrasi memang merupakan sesuatu yang panjang dan berliku, namun sebagaimana sebuah pepatah Tiongkok kuno, perjalanan 10.000 lie (sekitar 5000 km) pastilah dimulai dengan sebuah ayunan langkah pertama.
Kini Presiden baru sudah terpilih. Begitu banyak agenda dan perbaikan bangsa yang harus segera dilakukan. Kemiskinan, pengangguran, pendidikan, krisis ekonomi, kebudayaan, masalah agama dan pluralitas dan berbagai masalah lainnya saling tumpuk menjadi satu dan membutuhkan pendekatan yang arif dan demokratis dalam mencarikan jalan keluarnya.
Kedaulatan Rakyat
Di sisi lain kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi pemimpin terpilih ke depan. Untuk menjadi negara demokrasi sejati, kedaulatan rakyat itulah kuncinya –bukan kedaulatan elit atau kekuasaan uang. Pasangan pemimpin terpilih seharusnya memandang permasalahan kebangsaan ini dengan cakrawala yang luas yang mementingkan seluruh golongan masyarakat.
Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tegar, adil dan memiliki orientasi yang jelas berpihak pada rakyat dan bukan kepada pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah berkurangnya jumlah orang miskin, berkurangnya pengangguran, berkurangnya kebodohan, berkurangnya kerusakan lingkungan hidup, berkurangnya jumlah korupsi, berkurangnya pelanggaran HAM dan kekerasan dalam jumlah yang signifikan.
Ini merupakan syarat-syarat utama perubahan bangsa ini. Keutamaan sang pemimpin bisa dilihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah bansga dan keberpihakannya pada masalah-masalah yang dialami oleh rakyat jelata.
Pemimpin terpilih begitu diharapkan untuk benar-benar memiliki keutamaan ini. Keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang direncanakan dan dilakukannya. Ini amat penting untuk melihat kesungguhan orang yang menjalankan sebuah roda pemerintahan.
Roda pemerintahan akan berjalan dengan baik bila tangan-tangan mereka tidak haus darah. Artinya pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan rakyatnya bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang jujur dan tulus.
Ketulusan menjadi dasar seseorang untuk menghantarkan bangsa ini kepada masa depan. Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan oleh negara. Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum.
Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Karena itu mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan di mana lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini.
Amanat Penderitaan Rakyat
Para pemimpin terpilih seharusnya kembali mengingat untuk apa mereka memimpin. Tentu bukan hura-hura karena merasa telah memenangkan kompetisi demokrasi, justru adalah sebuah agenda yang sangat berat. Rasa bersyukur yang berlebihan bukan sesuatu yang elok dipandang.
Menjadi pemimpin bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanat penderitaan rakyat. Tentu mereka harus kembali mengingat etika dan tujuan berpolitik. Berpolitik harus menjelma menjadi tindakan untuk melayani masyarakat. Orang yang terlibat dalam politik harus mengacu pada moralitas kemanusiaan dan keadilan.
Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan. Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Sebab bila demikian, politik hanya akan menjadi arena investasi belaka: Mengeluarkan berapa dan apa, dan mendapatkan berapa dan apa.
Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih ialah bagaimana kita menyikapi kondisi kritis bangsa kita saat ini. Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan masa mendatang.
Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam dalam kentalnya komitmen mereka terhadap pengorbanan lahir batin akan nasib bangsanya. Setiap langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan kepada upaya bagaimana rakyatnya hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat jelata, rakyat miskin, kaum penganggur. Mereka semua adalah penghuni mayoritas bangsa yang disebut Indonesia ini.
Selamat buat yang terpilih, di tangan Anda bangsa ini dipertaruhkan, dan rakyat dengan setia menunggu realisi janji sebagai bukti, bukan ilusi.
Benny Susetyo
Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik
Sumber: Suara Pembaruan, 15 Juli 2009
Demokrasi adalah sebuah pilihan dan pemilu adalah salah satu bentuk praktik untuk mewujudkan demokrasi,maka lahirlah suatu Lembaga Independen yang menyelenggarakan pemilu sekaligus mengawal proses demokrasi dalam hal ini KPU,yang menjadi pertanyaan “mampu dan bisakah” para anggota KPU baik dari pusat sampai daerah betul-betul netral? saya yakin “tidak”,kenapa? jika kita cermati proses rekrutmen anggota KPU tak lepas dari campurtangan tokoh ormas,tokoh parpol,serta tokoh pemerintah,bahkan terkesan anggota KPU merupakan orang-orang “titipan” dari para tokoh tersebut,jika keyakinan saya benar adanya,janganlah kita “terlalu berharap” demokrasi dinegeri ini akan tumbuh dan berkembang bahkan sebaliknya yang ada adalah “pembohongan publik tentang demokrasi”,intinya demokrasi hanyalah LIPSTIK untuk kukuhnya suatu KEKUASAAN.