MALANG, SELASA- Lebih dari 6 00-an orang yang tergabung dalam Amara (Aliansi Masyarakat Malang Raya Anti Kekerasan), Selasa (3/6), berunjuk rasa menentang kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) 1 Juni lalu di Monumen Nasional Jakarta. Mereka menuntut pemerintah bertindak tegas mengadili para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut.

Ratusan orang itu berangkat dari depan Masjid Jami Kota Malang sekitar pukul 10.00 WIB, dan menempuh 13 jalan seperti Jalan Merdeka Selatan, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Mojopahit, Jalan tugu dan seterusnya, sebelum akhirnya berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Amara terdiri dari elemen Garda Bangsa Malang Raya, PCNU Malang Raya, GP Ansor Malang Rayqa, Fatayat NU Malang Raya, IPNU-IPPNU Malang Raya, Muslimat NU Malang Raya, PMII Kota Malang, Lakpesdam NU Malang Raya, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) K ota Malang, Averroes Community, Puspek Averroes, BEM STFT Widya Sasana, BEM Unisma, BEM Unmer Malang, Masyarakat Sakerrah Malang Raya, dan Komunitas Santri Malang Raya.

“Ini merupakan kegiatan spontan dari sejumlah elemen masyarakat Malang Raya yang menentang tindakan kekerasan atas nama agama atau atas nama apapun terhadap orang lain sebagaimana dilakukan FPI di Monas 1 Juni lalu. Anarkisme yang dilakukan FPI mencederai demokrasi dan asas Pancasila dalam NKRI,” tutur Koordinator Aski yang sekaligus Sekjen FKAUB Kota Malang, Muhammad Syafik, di Malang.

Syafik menegaskan bahwa pemerinta harus bertindak tegas mengadili orang-orang yang melakukan kekerasan itu. “Jika tidak, hal itu akan memicu disintegrasi bangsa. Kami di Malang khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, tidak menginginkan ada kelompok -kelompok yang anarkis seperti itu hidup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ratusan massa itu meminta dukungan DPRD Kota Malang untuk bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada presiden RI dan DPR RI. Amara mengeluarkan lima panca Amara yang isinya antara lain mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan FPI di Monas 1 Juni lalu, mendesak pemerintah bertindak tegas mengadili pelaku kekerasan tersebut, membubarkan FPI yang memaksakan kehendak dan keyakinannya dengan cara-cara anarkis.

Mereka juga mengimbau semua elemen bangsa untuk menjaga dan membentengi diri terhadap gerakan yang memecah belah bangsa, serta menghormati perbedaan keyakinan dan budaya di antara bangsa Indonesia sebagaimana diamana tkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi aspirasi ratusan masyarakat tersebut, anggota DPRD Kota Malang menyatakan akan mengawal penyampaian aspirasi hingga ke pusat. “Kami setuju dengan aspirasi masyarakat. Bahwa anarkisme tidak boleh berkembang di negeri kita. Untuk itu kami akan mengawal amanat ini hingga ke pusat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/03/18244155/ratusan.masyarakat.malang.mengutuk.fpi