Potensi perikanan yang dimiliki kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta hampir sama dengan daerah Jawa bagian selatan lainnya. Cuma bedanya, persediaan ikan perairan laut 12 mil (19,31 kilometer) dari garis pantai mungkin masih lebih melimpah.

Ini memang berkaitan dengan sejarah kenelayanan di bumi Mataram yang masih sangat muda dibandingkan dengan kawasan di timur dan barat. Baru pada 1980-an, sejarah tercipta ketika sejumlah nelayan Cilacap mengajari cara menangkap ikan di laut kepada penduduk Baron, Kabupaten Gunung Kidul, yang pada awalnya semua hidup dari ladang pertanian. Sekarang hampir semua titik pantai di pantai selatan DIY sudah bermunculan nelayan kecil berperahu motor tempel.

Perkembangan DIY berbeda dengan daerah lain. Pusat pertumbuhan sosial dan ekonominya bertumpu pada eksistensi Keraton yang berada jauh di sisi utara pantai. Dinamika budaya pun terkait erat dengan pengembangan kultur dan mitos yang diciptakan raja-raja Mataram dimulai dari Panembahan Senopati sebagai pendiri dinasti sejak awal tahun 1600.

Potensi laut yang demikian besar selama beratus-ratus tahun tak pernah diperhatikan. Masyarakat DIY sudah merasa cukup dengan penghasilan yang diperoleh dari pertanian, birokrasi pemerintahan, dan aktivitas perekonomian perkotaan. Terlebih lagi, pengembangan mitos Nyai Roro Kidul guna mengokohkan kekuasaan raja membuat rakyat sungkan dan takut untuk mengeksplorasi hasil laut. Bahkan, sampai saat ini masih ada pantangan untuk melaut pada hari-hari tertentu karena mitos tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, mitos keangkeran Laut Selatan melemah seiring dengan meningkatnya tangkapan ikan. Ketika masyarakat makin mengenal potensi kebaharian, ternyata ada kelambanan di sektor lain. Infrastruktur jalan di daerah selatan DIY jauh tertinggal. Jalan penghubung pantai penghasil ikan dengan pasar masih banyak yang tidak bisa dilalui kendaraan besar. Jalan lalu menjadi obsesi.

Seperti dikatakan Prihadi yang baru saja menjabat Kepala Desa Songbanyu, yang terletak di pojok selatan Gunung Kidul dan langsung berbatasan dengan Laut Selatan. Rakyat di desanya tidak butuh bantuan langsung tunai (BLT) atau program bantuan lain.

Prihadi menyatakan, masyarakat desanya tanpa BLT tetap dapat hidup layak karena umumnya mereka tidak pernah menjual hasil pertanian. Mereka mengonsumsi sendiri sehingga dari segi pangan tak akan kelaparan.

”Sekarang ini kami minta pembangunan jalan ekonomi yang menghubungkan desa pinggir utara dengan pesisir. Kini kalau hendak ke pesisir mencari ikan, kami harus memutar melalui jalan milik Jawa Tengah, ini tidak efisien. Bantuan tetap dibutuhkan, tetapi diubah sesuai keadaan masyarakat. Coba kalau seluruh BLT di desa kami itu diwujudkan untuk membangun jalan, pasti akan lebih menyejahterakan,” kata Prihadi, pekan lalu.

Jalan sedang dibangun

Sebentar lagi mungkin obsesi untuk memiliki infrastruktur yang memadai akan terpenuhi. Setahap demi setahap jalan jalur selatan DIY sepanjang 122,71 kilometer yang melintasi tiga kabupaten, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo, telah dikerjakan.

Jalan jalur selatan yang sudah selesai sepanjang 6,1 kilometer dan yang dalam pengerjaan sepanjang 12,1 kilometer. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, percepatan pembangunan infrastruktur di DIY lebih lambat karena dana yang dimiliki DIY lebih kecil.

Masyarakat daerah selatan DIY tentu akan makin mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dari segi perikanan dan hasil pertanian, masyarakat mendapatkan keuntungan dengan makin mudahnya mereka menjangkau pasar secara langsung dan lebih luas.

Pariwisata juga akan berkembang pesat. Hotel, penginapan, warung makan, beserta pendukung ekonomi lain mempunyai prospek yang cerah. Apalagi Bandara Adisutjipto juga akan dipindahkan ke pesisir selatan Kulon Progo. Investor besar yang dulu ragu-ragu masuk ke DIY bagian selatan pasti akan segera masuk sejalan dengan perbaikan ekonomi.

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UGM Sudaryono mengatakan, pembangunan jalan lintas selatan harus belajar dari Jalan Raya Daendels di utara Jawa. Walaupun paradigma yang dipakai berbeda, pada perspektif kekinian kedua jalan tersebut memiliki fungsi dan kapasitas yang sama, yakni sebagai generator perubahan tata kehidupan dan tata penghidupan dari daerah yang dilewatinya.

Menurut Sudaryono, perubahan itu dapat berupa pemberian nilai-nilai baru pada kehidupan dan penghidupan lokal atau sebaliknya berupa pengambilan nilai-nilai lokal oleh kekuatan-kekuatan yang hadir.

Sosiolog Sugeng Bayu Wahyono juga turut mengingatkan, belajar dari pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa yang sudah ada, semula bertujuan mengangkat ekonomi tradisional ternyata lebih banyak dimanfaatkan ekonomi modern.

Pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan upaya transformasi warga masyarakat pedesaan secara sosiokultural ke dalam perubahan baru dapat mematikan daya kreasi warga desa di sektor produksi tradisional.

Karena itu, DIY tak usah merasa iri dengan provinsi lain yang mempunyai dana besar sehingga mampu membangun jalan dengan cepat. Dengan pembangunan yang perlahan-lahan, masyarakat justru mempunyai kesempatan untuk disiapkan dalam menyambut perubahan sosial dan ekonomi yang akan terjadi di sepanjang jalan itu.

Oleh Bambang Sigap Sumantri

Sumber: Kompas, Sabtu, 2 Mei 2009 | 02:49 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/02/02493583/urgensi.penataan.sosial.pascademitosisasi.nyai.roro.kidul