Wacana Pembangunan Ekonomi

Adalah lumrah manakala kesejahteraan pemilih diangkat sebagai wacana dalam kampanye menjelang setiap pemilihan pejabat politik, baik legislatif maupun eksekutif.

Kini, pembahasan kebijakan pembangunan ekonomi menjadi semakin mengemuka karena dunia sedang dilanda tripetaka. Krisis finansial ekonomi, melonjak tajamnya harga energi dan pangan, serta pemanasan global kesemuanya dapat dikaitkan dengan pasar bebas yang berjalan tanpa kendali, meminggirkan nilai- nilai kemanusiaan.

Ini bukan sekadar masalah keserakahan tak berhad (terbatas), ini mengungkapkan keroposnya paham bahwa pasar dapat bekerja ”efisien” dalam mengalokasikan barang dan jasa. Oleh karena itu, bukan hanya kebijakan dan strategi, tetapi paradigma pembangunan ekonomi sekalipun sudah sepatutnya dibahas secara terbuka. Tiada lain, agar pemilih dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang corak masa depan bangsa yang sedang ditawarkan para calon.

Merdeka seutuhnya

Semua politisi yang sedang mengejar kedudukan di seantero dunia berlomba- lomba mengambil jarak dari paradigma penyebab krisis finansial, tidak terkecuali para kontestan di Tanah Air. Padahal, diketahui bahwa kesemua beliau sudah lama turut berkiprah di pentas nasional. Dalam kurun waktu dasawarsa terakhir rezim Soeharto, terkesan bahwa keberpihakan kepada konglomerasi diperagakan semua aparat, yang tidak segan-segan mempergunakan kekerasan menggusur petani dari tanah garapannya. Selama apa yang disebut reformasi, penyelamatan konglomerasi oleh kolusi petinggi kita dengan IMF justru memerosokkan puluhan juta rakyat ke dalam lembah kemiskinan, menciptakan ”konglomerat zombie” yang seakan kebal terhadap setiap upaya hukum.

Oleh karena itu, daripada menguliti slogan-slogan ”ekonomi kerakyatan”, ”ekonomi jalan tengah”, serta ”kemandirian ekonomi” satu per satu mungkin akan lebih bermanfaat manakala kita menoleh kepada realitas bangsa dan mencoba merangkum garis besar sebuah paradigma pembangunan bangsa yang lebih membumi. Kita perlu mengadakan retrospeksi dan introspeksi untuk memahami apa yang telah diwariskan pendiri bangsa, sekaligus berupaya menempatkan diri sebagai generasi yang pada gilirannya ingin mewariskan Republik Indonesia yang jauh lebih baik lagi kepada anak cucu.

Apa yang diamanatkan para pendiri bangsa? Secara singkat mereka ingin melihat transformasi mendasar bangsa terjajah menjadi merdeka seutuhnya, suatu keadaan yang dilambangkan oleh Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Untuk itu, rumusan Pancasila yang diintisarikan dari perjalanan peradaban kita selama 2000 tahun lebih dijadikan landasan dasar filosofis. Secara khusus, unsur-unsur utama merumuskan paradigma pembangunan ekonomi bangsa diamanatkan dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945 (naskah asli). Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan, ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara rinci dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi kita bertujuan untuk ”mengutamakan kemakmuran masyarakat” dan bukan ”kemakmuran orang seorang”. Tampuk produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa di mana rakyat banyak dapat ditindasnya. Orang seorang hanya boleh memiliki perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Dasar demokrasi ekonomi, sebagaimana dijabarkan dalam konstitusi ini, menuntut hadirnya suatu paradigma pembangunan yang dapat mengarahkan sikap, sifat, strategi, dan kebijakan pembangunan yang sungguh-sungguh akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena semenjak awal semua kekayaan alam sudah dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat, paradigma growth through equity, yang mendahulukan keadilan, terkesan lebih dekat pada amanat konstitusi daripada paradigma pembangunan lainnya.

Negara lemah

Apa saja tolok ukur yang dapat dipergunakan pemilih untuk menguji kesahihan pernyataan keberpihakan para kontestan? Pertama-tama, apakah mereka memiliki kemauan dan kemampuan politik untuk melaksanakan reforma agraria, yang memperkokoh posisi tawar petani agar mampu terus meraih nilai tambah sehingga warga perdesaan sudah akan memiliki kualitas SDM yang tinggi tatkala terjadi urbanisasi?

Apakah mereka mau mempertaruhkan jabatannya untuk melancarkan reforma birokrasi secara menyeluruh, mencakup kelembagaan eksekutif, legislatif, BUMN/ BUMD, dan seluruh aparat penegak hukum? Apakah mereka berani menghadapi kekuatan konglomerasi dengan memberantas illegal logging dan membongkar oligopsoni yang mendistorsi struktur pasar komoditas seperti minyak goreng, gula, dan semen? Apakah mereka mampu meyakinkan konglomerat menjual 20 persen sahamnya kepada karyawannya, yang harganya akan dipotong dari gaji mereka? Apakah mereka berani membangun kemandirian dengan secara konsisten mengurangi beban utang agar kelak tidak menzalimi generasi mendatang?

Ini sekadar beberapa contoh, yang tentunya dapat diperkaya sesuai dengan posisi dan perspektif pemilih. Persoalan kunci adalah pengujian tekad para kontestan untuk melintasi kepentingan diri, keluarga, kelompok, suku, dan agama guna dapat sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan agenda pembangunan nasional. Manakala tekad ini masih goyah, kita akan terus tergolong sebagai negara yang lemah (soft state), hanya mampu berwacana, tetapi tidak pernah sanggup menjalankan strategi pembangunan ekonomi sebagaimana diamanatkan para pendiri Republik.

HS Dillon, Anggota Dewan Ekonomi Nasional 1999-2000

Sumber: Kompas, Selasa, 16 Juni 2009 | 05:49 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/16/05490137/wacana.pembangunan.ekonomi