Ketiadaan visi pendidikan membuat pemerintah tanpa disadari mengidentikkan “persekolahan” (schooling) dengan “pendidikan” (education) dalam kebijakannya. Kebijakan ini semakin menyesatkan rakyat, karena di samping keliru identifikasi, bagian-bagian konstitutifnya, juga bolak-balik diubah