Membangun Wacana Kritis Rakyat
SEJAK tahun 1999 pemilihan umum di Indonesia selalu didukung teknologi informasi dan komunikasi. Dengan aplikasi sepasang teknologi ini, pengumpulan hingga penyajian hasil perolehan suara dari tempat pemungutan suara bisa berlangsung cepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung.
GURU-guru agama yang mengajar di sekolah umum mengeluhkan ketidakjelasan nasib mereka pada pelaksanaan sertifikasi akibat dualisme birokrasi. Untuk gaji, selama ini mereka menerima dari Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan untuk sertifikasi justru diserahkan ke Departemen Agama.
Benarkah compang-campingnya proses persiapan pemilu semata-mata kesalahan dan kelemahan KPU? Sejauh ini, KPU sepertinya sendirian menjadi sasaran kejengkelan terhadap amburadulnya persiapan pemilu. Kita seperti lupa bahwa KPU sendiri sesungguhnya merupakan produk sebuah proses politik yang notabene dideterminasi oleh penilaian dan keputusan para politisi dan fraksi-fraksi di DPR.
SISTEM politik kohabitasi alias “kumpul kebo” presidensial dan parlementer memang membingungkan elite, apalagi rakyat. Banyak orang bilang, mereka mau memilih SBY, tapi tidak ada urusan dengan Partai Demokrat, caleg, dan pileg. Orang tidak ingin mengulangi kepresidenan Megawati dan first gentleman Taufiq Kiemas yang overaktif, mirip suami Benazir dan Arroyo dengan nuansa kolusi bisnis dan politik. […]
BARU-baru ini, Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia Anne D Grimes menginformasikan bahwa Presiden Obama berkeinginan untuk meningkatkan jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di AS menjadi dua kali lipat. Hal ini menjadi kebijakan pendidikan AS terhadap Indonesia.