DEWAN Pers berharap masyarakat, terutama pemerintah daerah, di seluruh Indonesia dapat membantu memerangi praktik-praktik jurnalistik tidak etis demi penegakan kemerdekaan pers. Sebab, akhir-akhir ini Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan dan keluhan dari berbagai pihak mengenai penyalahgunaan profesi wartawan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara dalam siaran pers tentang Surat Terbuka Dewan Pers kepada Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia, yang diterima hari Minggu (22/3). ”Mereka yang mengaku wartawan itu memeras, memaksa, atau mengancam narasumber,” katanya.
Sabam Leo Batubara menjelaskan, pelanggaran etika itu memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai ”wartawan” untuk mencari keuntungan tidak etis.
Menurut Leo, Dewan Pers tanggal 5 Maret 2008 mengeluarkan pernyataan tentang Praktik Jurnalistik yang Tidak Etis. Pernyataan yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal MA memuat empat poin.
Pertama, wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, sesuai dengan kode etik jurnalistik (KEJ). Wartawan tidak melakukan pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasikan
Kedua, wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber. Ketiga, masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan.
Keempat, Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat memerangi penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan ke polisi. (NAL)
Kompas.com Senin, 23 Maret 2009 | 16:52 WIB
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/23/16520924/perangi.jurnalistik.yang.tidak.etis