Menjelang Hari Pendidikan 2009 masyarakat dijejali dengan statemen “Tahun 2009 sekolah gratis.” Itu salah satu iklan sekolah gratus di stasiun televisi, belakangan ini. Melalui media televisi, koran dan banner, artis Cut Mini gencar mempromosikan program pendidikan, yakni sekolah gratis sebagai pendukung utama Wajib Belajar Sembilan Tahun. Munculnya iklan gratis itu paling tidak membuat masyarakat sedikit lega. Paling tidak, di tengah lesunya perekonomian, program sekolah gratis amat membantu warga miskin.

Pada dataran implementasi, iklan pendidikan gratis mengandung sejumlah persoalan. Dari sisi kata gratis, benarkah pendidikan dapat benar-benar gratis. Masyarakat menafsirkan kata gratis alias tidak perlu membayar sama sekali. Sementara penjelasan Mendiknas Bambang Sudibyo (27/4) bahwa yang dimaksud dengan pendidikan gratis hanyalah pembebasan dari biaya SPP.

Bukan gratis versi masyarakat, melainkan versi pemerintah. Tetap ada pembiayaan-pembiayaan pribadi. Artinya, uang gedung, pengadaan buku, perlengkapan sekolah, ekstrakurikuler, ujian sekolah, bahkan praktikum pasti dibebankan.

Di Jawa Tengah, promosi gencar pendidikan gratis membawa keresahan bagi sekolah yang diselenggarakan swasta, karena sekolah gratis hanya ditujukan pada sekolah pemerintah. Jawaban bernada menyudutkan, kalau sekolah swasta ingin mendapat kesempatan pendidikan gratis, maka “dinegerikan” saja bukan alasan yang tepat. Pendirian sekolah swasta mempunyai perjalanan panjang dan kontribusi mereka pada pendidikan negeri ini tidak kecil. Maka, jika hanya demi pendidikan gratis, apalagi hanya komponen SPP, tentu tidak masuk akal. Namun, harus dicatat, iklan yang demikian gencar bisa merusak fair play dalam penerimaan siswa baru. Karena gencar diiklankan menjelang penerimaan siswa baru bisa jadi banyak anak berbondong-bondong masuk sekolah negeri.

Ironisnya, pelaksanaan pendidikan gratis sangat bergantung pada komitmen pejabat di kabupaten/kota plus ketersediaan anggaran. Meski iklan gencar, tapi kalau pejabatnya tidak peduli, mustahil ada realisasinya. Jika kebetulan sebuah kota/kabupaten mempunyai dana yang cukup, maka pendidikan gratis dapat dilaksanakan sepenuhnya. Maka perlakuan terhadap pendidikan gratis antardaerah tidak dapat disamakan begitu saja.

Kebijakan pendidikan gratis terbukti membuat masyarakat lebih reaktif terhadap pendidikan. Meski ada iklan pendidikan gratis, namun pungutan dari sekolah semakin membabi-buta. Di Semarang, pernah terjadi waktu seorang siswa meminta sekolah gratis justru dijawab guru, “minta ke koran atau televisi yang gencar memberitakan sekolah gratis.”

Penduduk yang ditemui penulis mengistilahkan pungutan sebagai dampak pendidikan gratis sebagai “pungutan liar”, karena tidak lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini sebanding dengan pernyataan iklan pendidikan gratis yang menyebabkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurun. Masyarakat tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Situasi seperti ini dalam jangka panjang merugikan masyarakat sekolah itu sendiri.

Subsidi

Kebijakan pendidikan gratis telah diputuskan. Dana yang disediakan cukup besar. Dengan alokasi 20 persen total biaya pendidikan saat ini Rp 207 triliun. Rinciannya Rp 107 triliun gaji guru, Rp 60 triliun khusus operasional Depdiknas, dan Rp 16 triliun untuk pembiayaan BOS. Meski anggaran yang disediakan besar, pernyataan gratis tidak memenuhi semua kegiatan pendidikan.

Dana itu kelihatannya besar. Tetapi, tengok, misalnya, subsidi pendidikan bagi 22.295 siswa SD dan SMP di Jawa Tengah yang menghabiskan dana Rp 11 triliun pada 2009 (bdk. Taruna, 2009). Artinya, tanpa partisipasi masyarakat mustahil pendidikan gratis dapat terlaksana. Sekolah bermutu tidak pernah bisa gratis, karena berpengaruh terhadap kerja keras siswa dan orangtua meraih pendidikan.

Karena kata gratis merupakan kata yang menjebak dan memberikan harapan besar kepada masyarakat, akan lebih tepat kalau kata itu diganti sesuai realitas. Misalnya, pendidikan yang disubsidi. Atau pendidikan yang terjangkau. Kesan bombastis melekat dalam ungkapan gratis, karena kenyataan pungutan sekolah sering lebih mahal dari komponen yang digratiskan. Kata gratis memang mudah sekali diklaim keberhasilan elite politik tertentu. Padahal, fakta di lapangan gratis, tetapi masih banyak pungutan.

Penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah yang sempat memancing konflik dengan Komisi X DPR mewakili realitas masyarakat. Kata gratis membuat masyarakat enggan berpartisipasi sekaligus membuat masyarakat kian bergantung. Selama ini, masyarakat mengerti gratis tanpa pungutan tambahan, seperti sekarang ini. Penulis sepakat para tokoh yang sekarang menjadi “orang” di negeri ini bukanlah produk pendidikan gratis.

Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, tidakkah lebih baik, misalnya, pemerintah menerapkan konsep subsidi silang yang sudah lama dirintis oleh para penyelenggara pendidikan swasta? Mereka cukup berpengalaman mengelola subsidi silang dari anak-anak mampu kepada anak-anak miskin.

Model ini lebih berkeadilan daripada mengkampanyekan sekolah gratis. Masyarakat dan terutama orangtua adalah pilar penting pendidikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Paulus Mujiran

Penulis adalah pemerhati pendidikan, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Sumber: Suara Pembaruan, 6 Mei 2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=7871