Membangun Wacana Kritis Rakyat
Oleh: A’la Fahmi* Dalam analisis kelas di Indonesia, petani masuk dalam golongan proletariat atau tenaga kasar. Para petani selalu menghadapi ketidak-pastian mulai dari kondisi alam, hasil tanaman yang didapatkan, harga panen yang dimanipulasi oleh tengkulak hingga tidak adanya jaminan negara dalam mengatasi keterpurukan yang menimpanya. Sejatinya, tanpa ada sentuhan dari pihak luar pun, petani telah […]
Perkembangan pariwisata telah menunjukkan perubahan tren global. Ada pergeseran orientasi yang cukup signifikan, dari pariwisata masa menuju pariwisata alternatif. Kini, para wisatawan lebih suka mengapresiasi kelestarian alam, lingkungan dan budaya dibandingkan dengan wisata hiburan yang dikembangkan oleh kekuatan modal yang besar. Implikasi dari pergeseran pola tersebut adalah menyeruaknya perkembangan pariwisata berkelanjutan, tidak hanya dari aspek […]
Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini tidak terikat oleh kondisi geografis ataupun strata sosial. Karenanya, kecukupan pangan menjadi indikator penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Begitu pentingnya persoalan pangan, menjadikannya sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Kini kecukupan pangan dan keterbebasan dari kelaparan telah diakui sebagai hak yang paling […]
Pada bagian sebelumnya, diuraikan bahwa untuk mewujudkan desa inklusif, pemerintah desa harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis. Berbicara tentang pemerintah desa, tentu bukan hanya kepala desa sebagai pemimpin, tetapi masih ada unsur lain. Unsur tersebut diantaranya pertama, Badan Permusayawaratan Desa (BPD). Kedua, perangkat desa. Ketiga, […]
Konsep pemberdayaan menyebutkan bahwa masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan adalah mereka yang berada dalam posisi belum berdaya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada salah satu pasal disebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa wajib berpihak kepada kepentingan warga […]
