2020 adalah tahun dimana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kembali dilakukan untuk kedua kalinya. Setiap partai atau gabungan partai politik berlomba-lomba mencalonkan kader terbaiknya untuk bisa memenangkan hati rakyat. Diantara calon tersebut, banyak yang memiliki hubungan keluarga dengan petinggi partai politik atau penguasa politik daerah. Secara sosiologis, praktek “dinasti” bisa menjadi strategi dan pilihan politik yang sulit dihindari.

Salah satu faktor mulculnya praktek tersebut adalah modal politik. Modal politik yang terbangun melalui hubungan keluarga tentunya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk memenangkan kontestasi politik. Terlepas apakah calon tersebut memiliki atau tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin sebuah daerah. Praktek tersebut disatu sisi menjadi strategi instan bagi partai politik dalam memenangkan Pilkada. Di sisi lain manjadi hal yang menghambat proses dan seleksi kaderisasi kepemimpinan serta melanggengkan kekuasaan.

Melihat praktek tersebut, Komunitas Averroes membahasnya melalui sebuah diskusi yang bertajuk Young Politicians Talk dengan tema “Politik Dinasti dan Tantang Rekrutmen Kader Partai Politik”. Pada diskusi kali ini, Averroes menghadirkan tiga narasumber, yakni Wawan Sobari selaku pengamat politik dan pengajar ilmu politik Universitas Brawijaya, Moh. Fatah Masrun selaku mantan penyelenggara pemilu, dan Sofiyandi S. Selaku anggota DPRD kabupaten Banyuwangi dan ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Banyuwangi.

Sebagai pengantar diskusi, Wawan Sobari menjelaskan bahwa politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merujuk pada politik dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Sementara dinasti politik adalah penerus pemegang kekuasaan yang mana masih ada hubungan darah atau kekerabatan dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.

Disetiap moment politik, khususnya kepemimpinan daerah. Praktek politik dinasti selalu menjadi sorotan publik. Oleh karenanya, masyarakat harus tahu implikasi dari praktek politik dinasti. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya, Pak Wawan panggilan akrabnya menyebutkan bahwa politik dinasti tidak memiliki dampak distorsif apabila check and balance berjalan baik. Secara konstitusi, praktek tersebut tidak dilarang tetapi masyarakat secara sadar harus tetap membatasi, bukan orangnya tetapi membatasi kepentingannya, imbuhnya.

Di sisi lain, Fatah Masrun menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak memperdulikan praktek politik dinasti, asalkan calon tersebut memiliki kapabilitas yang mumpuni. Hanya saja, masyarakat melihat bahwa idiologi partai politik itu sudah tidak lagi, yang ada hanya pragmatisme kekuasaan ketika menjabat. Untuk itulah, bukan hanya kampanye money politic saja yang perlu dilakukan menjelang Pilkada. Tetapi masyarakat juga harus diberikan pendidikan poltik tentang bagaimana politik dinasti itu dan bagaimana mengontrol dinasti politik yang sedang berkuasa.

Selanjutnya, Wawan Sobari menambahkan bahwa jangan sampai karena kebutuhan praktis memenangkan Pilkada kemudian partai politik tidak menjalankan fungsinya untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan politiknya. Oleh karena itu, partai politik harus bisa menarik minat kaum muda untuk berpolitik dan menanamkan paradigma idiologi partai politiknya.

Menjawab tantangan tersebut, Sofiandi selaku ketua AMPI Golkar menerangkan, Partai Golkar saat ini telah mejadi magnet baru bagi kaum muda. Lantaran kegiatan yang dilakukan tidak melulu soal politik praktis, tapi juga menggalakkan kegiatan seperti lomba foto, lomba Tiktok keren, lomba UKM kreatif dan masih banyak lainnya. Tujuannya, menjadi wadah bagi generasi muda millenial untuk menyalurkan hobi dan minatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *