Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Dr Badhowi menyatakan rasa prihatinnya terhadap sejumlah kepala sekolah dan guru di Tanah Air yang tidak jujur dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) lalu.

“Ketidakjujuran Kepala Sekolah merupakan suatu keprihatinan. Sebenarnya ketidakjujuran itu ada dimana-mana dan bukan saja terjadi pada guru. Namun karena sosok guru merupakan cermin keteladanan maka kemudian menjadi sorotan,” katanya di sela konferensi internasional Best Practise bagi para kepala sekolah se-Asia Tenggara, di Jakarta, Rabu (17/6).

Kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan kepala sekolah dan guru seperti yang terungkap setiap kali dalam pelaksanaan ujian nasional merupakan tindakan terkait administrasi dan edukatif.

“Kita bedakan masalah administratif dan edukatif. Masalah adminstrasi, sanksi dan sebagainya, itu kewenangannya pada siapa yang mengangkat mereka,” katanya.

Depdiknas mengambil porsi edukatif dengan memberikan pendekatan untuk menerapkan perilaku jujur di kalangan tenaga pendidikan karena implikasinya langsung kepada peserta didik.

“Sementara, kewenangan administrasi dalam bentuk sanksi hukum ada pada aparat dan kepala daerah dimana tindakan kecurangan tersebut terjadi,” katanya.

Terhadap guru yang tidak jujur tersebut Baedhowi menghimbau agar selalu bersikap jujur dalam melakukan proses pembelajaran.

“Guru jangan sampai menghilangkan waktu belajar, dalam ulangan sehari-hari, juga harus jujur dalam menilai peserta didik. Jangan anak pintar dikasih nilai kurang, anak yang kurang dikasih nilai baik. Itu juga suatu ketidakjujuran,” katanya.

Kompas, Rabu, 17 Juni 2009 | 13:10 WIB
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/17/13102128/hah.guru.tidak.jujur.saat.pelaksanaan.un