REKOMENDASI KOMUNITAS DISKUSI NGALAM VIII
Minggu, 11 Mei 2008
Pendidikan Gratis Untuk Rakyat
Narasumber : Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M.Si
Joko Saryono, M. Si.

P. Mudji
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Para pendengar RRI yang saya hormati, bicara tentang pendidikan saya maknai sebagai institusi social, tidak hanya proses pengajaran. Pendidikan bisa dilihat dari dua sisi. Pendidikan apakah sebagai private goods, maka seluruh fasilitas pendidikan maka pendidikan seluruhnya diserahkan pada pasar. Jika dimaknai sebagai public goods maka pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.
Yang terjadi di masyarakat sekarang tumpang tindih antara private goods dan public goods. Faktanya, biaya pendidikan selalu meningkat, seharusnya kalau dimaknai sebagai private goods, maka biaya seharusnya turun dari tahun ke tahun.
Pendidikan seringkali dijadikan slogan-slogan politik.

Bu Minstin
Sejauh mana pendidikan gratis berjalan di Batu?
Sebenarnya untuk pendidikan tidak memakai istilah pendidikan gratis, melainkan implementasi Wajar 12 tahun. Sehingga pemerintah Batu menyediakan anggaran agar harapan tersebut dapat terwujud. Pemerintah Batu memberi bantuan kepada siswa SMA yang tidak mampu 45 rb/bulan untuk anak kurang mampu. Implementasinya, jika SPP perbulan 75 rb, maka dipotong 45 rb. Untuk SMK, anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, diberi bantuan 60 rb. Anggaran diberi ke sekolah. Sekolah menjaring anak yang mampu dengan didukung keterangan RT/RW. Ada juga pendampingan untuk siswa SEKOLAH DEMOKRASI sebanyak 25 rb/siswa/bulan. SMP 30 rb/siswa/bulan.

P. Joko
Untuk meringankan biaya pendidikan di Malang, pola-pola yang bisa dilakukan apa?
Dalam UU ada kewajiban menggratiskan pendidikan gratis. Tetapi konsep pendidikan gratis tidak pernah dirumuskan secara jelas, sehingga pengertian gratis menjadi liar.
Sejatinya, pendidikan adalah untuk humanisasi, tetapi sekarang menjadi industrialisasi. Ini adalah dilema yang sulit dipecahkan. Jika humanisasi, maka pemerintah harus menyantuni biaya pendidikan, tetapi pemerintah sering kedodoran dalam hal ini. SKTIP (Sekolah Tidak, Ijazah Punya). Survei menunjukkan, anak SD masih mengeluarkan 1,2 jt, 1,8 SMP setelah ada Bos.
Pemerintah semestinya harus segera menghentikan industrialisasi pendidikan. Tidak terus menerus jual beli kursi.
Efek pendidikan gratis,
Habisnya partisipasi public. Dalam proses demokratisasi harus ada demokratisasi, berupa gagasan.

Pendidikan gratis mungkin diterapkan jika hanya mengacu pada PP 19 2005 standar nasional pendidikan, kalau gratis secara keseluruhan masih mungkin dilaksanakan. Tetapi kalau seluruhnya dibiayai, maka pemerintah tidak adil.

Optimalisasi anggaran harus dilakukan. Banyak dana yang tidak terserap secara maksimal. Saat ini banyak birokrasi yang tidak mampu mengaplikasikan anggaran pendidikan secara penuh.

P. Firman
Saat ini banyak tokoh-tokoh pendidikan yang mulai merapat ke Pilbup / Pilgub, karena Cawabup/Cawagub membawa isu pendidikan gratis. Padahal, Cawabup/Cawagub seringkali tidak mengerti apa makna pendidikan gratis itu.

PP tentang pendidikan seringkali kebablasan. Guru sering disekolahkan S-2, padahal itu anggaran untuk dosen.

Bagaimana konseptual pendidikan gratis itu. Komponen apa saja yang perlu digratiskan?
Bagaimana perimbangan bantuan setiap sekolah? Agar sekolah-sekolah tertentu tidak dirugikan.
Pernyataan Sikap
1. Makna pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih tumpang tindih. Pendidikan, dalam konteks hak-hak warga negara yang seharusnya dimaknai sebagai public goods, pada faktanya menjadi private goods, sehingga biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Sejatinya, pendidikan adalah proses humanisasi, tetapi sekarang menjadi industrialisasi. Ini adalah dilema yang sulit dipecahkan. Maka, untuk mengembalikan substansi pendidikan sebagai proses humanisasi, pemerintah semestinya segera menghentikan industrialisasi pendidikan. Tidak terus menerus melakukan praktik jual beli kursi untuk industrialisasi.
3. Anggaran pendidikan belum bisa diserap secara maksimal dan APBD di banyak daerah masih belum berimbang. Anggaran pendidikan lebih sedikit dari anggaran untuk sepak bola. Ini menunjukkan APBD belum disusun dengan menggunakan skala prioritas. Oleh sebab itu, sudah semestinya APBD disusun dengan skala prioritas agar pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara bisa dinikmati secara optimal.
4. Konsep pendidikan gratis hingga detik ini tidak pernah dirumuskan secara jelas, sehingga pengertian gratis masih liar. Komponen-komponen yang digratiskan pun belum didaftar secara visibel. Hal ini adalah indikasi bahwa pemerintah belum mampu mewujudkan pendidikan gratis. Banyaknya dilema pendidikan yang sulit dipecahkan, rendahnya kemampuan sosialisasi anggaran adalah beberapa masalah yang masih sering menjadi hambatan. Berangkat dari persoalan ini, pemerintah sudah sepatutnya segera membuat konsep gratis beserta komponen-komponen apa yang digratiskan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban slogan pendidikan gratis.
5. Dari diskusi ini, ada semacam miss conception tentang pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan masyarakat luas. Ini adalah bukti bahwa pemerintah sebagai perumus konsepsi gratis belum melakukan komunikasi secara optimal. Oleh sebab itu, pemerintah sepatutnya melakukan komunikasi dengan cara yang lebih efektif dan merata, sehingga masyarakat tidak lagi-lagi menjadi korban pendidikan gratis apalagi menjelang pilkada.