Kondisi politik Indonesia saat ini makin panas. Perang partai politik (parpol) pra dan pascapemilu legislatif April lalu masih terasa hingga saat ini. Gesekan-gesekan antarparpol makin keras. Bahkan tidak jarang ditemukan politikus yang membawa masalah partai atau golongan ke dalam masalah personal seperti saling membenci dan menjatuhkan satu sama lain.

Apalagi saat ini Indonesia sedang diramaikan dengan masalah kampanye calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) sehingga menjadikan kondisi politik makin hari makin memanas. Ibarat bensin yang disiramkan ke api yang menyala sehingga tidak jarang terjadi permusuhan di antara para politikus, padahal semula adalah sahabat. Kondisi demikian bertambah panas ketika antara satu capres dan capres lainnya saling mengkritik.

Kritik sebenarnya adalah sesuatu yang positif dan sangat berarti untuk introspeksi diri. Kritik juga berguna untuk meningkatkan kinerja ataupun prestasi. Orang yang berpikiran positif dan punya semangat untuk belajar menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas diri tentunya akan sangat menghargai kritik. Sebaliknya, seseorang yang menganggap dirinya yang paling baik dan sempurna akan alergi terhadap kritik.

Akan tetapi, yang sekarang terlihat dari para politikus kita adalah kritik diarahkan bukan lagi untuk membangun, melainkan lebih pada menjatuhkan dan menyalahkan orang lain. Hal ini tentunya akan memicu terjadinya konflik, dari konflik batin (mental) bahkan bisa sampai pada konflik fisik. Tindakan semacam ini sungguh tidak beretika.

Coba kita melihat pada tradisi Natsir dalam berpolitik. Sebagai pemikir Islam, dia juga telah terjun ke dalam dunia politik dengan etika yang indah, dewasa, dan tanpa dendam. Dia termasuk salah seorang yang berperan penting dalam Masyumi yang saat itu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari penguasa, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Muhammad Natsir sebagai Ketua Masyumi sungguh mempunyai etika berpolitik yang perlu dijadikan sebagai panutan. Pak Natsir biasa berdebat dengan Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) Aidit. Ideologi keduanya berlawanan. Setelah bersitegang mempertahankan prinsip, keduanya minum teh bersama. Dalam tulisan Nasir, Hamka dan Etika Berpolitik, Asro Kamal Rokan mengutip pernyataan Natsir dari sebuah majalah, “Sebagai tokoh Masyumi, saya biasa minum teh bersama tokoh-tokoh PKI. Kami memusatkan diri kepada masalah, bukan kepada person,” kata Pak Natsir kepada Editor, 23 Juli 1988. (Republika, 6/5).

Pak Natsir akhirnya terbebaskan dari rezim Soekarno. Namun, ia tetap tidak mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan partai yang dipimpinnya (Masyumi). Bahkan ulama dan cendekiawan santun tersebut dicekal Soeharto. Meski begitu, Pak Natsir tetap membantu Soeharto memulihkan hubungan dengan Malaysia lewat suratnya kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia, Tengku Abdurrahman.

Ketika pemerintah Soeharto menghadapi kesulitan mendapatkan modal dari Jepang, Pak Natsir menulis surat kepada sahabatnya, Takeo Fukuda, Perdana Menteri Jepang saat itu. Atas saran Pak Natsir, Fukuda bersedia membantu Indonesia. Dalam suratnya Fukuda menuliskan bahwa yang meyakinkan dia tentang masa depan Indonesia adalah Pak Natsir.

Jika para politikus Indonesia saat ini mencontoh Pak Natsir dalam berpolitik, sungguh keindahan politik Indonesia akan mendapat apresiasi yang luar biasa baik dari rakyat maupun orang asing. Indonesia akan penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Para petinggi negara tidak akan saling menyalahkan. Mereka saling menghormati, bersikap dewasa, tidak saling menjatuhkan dan menyalahkan.

Hal inilah yang juga akan mengantarkan bangsa Indonesia bisa mencapai salah satu cita-cita bangsa, yaitu persatuan Indonesia. Sebab, persatuan merupakan tuntutan utama untuk membangun bangsa. Tanpa persatuan, negara Indonesia akan guncang dan tak akan bisa mempertahankan eksistensinya. Bayangkan saja, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, budaya, pulau, bahkan agama. Kondisi ini kalau tidak didasari dengan rasa persatuan, Indonesia akan hancur terpecah belah.

Apalagi saat ini Indonesia mengalami banyak masalah, mulai masalah pendidikan, ekonomi, ekologi hingga masalah kekuasaan dengan Malaysia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan ketenangan dan kerja keras serta persatuan. Bagaimana bisa kalau para politikus kita terjebak dalam perbedaan politik (saling bermusuhan).

Oleh karena itu, di tengah kondisi politik Indonesia yang karut-marut ini, para politikus dituntut untuk lebih profesional. Artinya, kita boleh berbeda dalam partai atau politik, namun perkara tersebut jangan sampai dibawa ke ranah individu. Dalam arti yang lebih spesifik lagi, perbedaan politik jangan sampai menyebabkan perpecahan dan permusuhan antarindividu, khususnya bagi praktisi politik.

Tak dapat dimungkiri seandainya perbedaan dalam politik dibawa ke ranah individu, akan terjadi perpecahan yang nantinya akan membawa bangsa pada kebobrokan yang berkelanjutan serta kondisi politik yang terus-menerus menjadi momok yang dapat menghancurkan bangsa.

Sekarang, kalau kita melihat kampanye para capres dan cawapres, ini tentunya akan membuka peluang terjadinya gontok-gontokan antarpendukung masing-masing pasangan tersebut, atau bahkan antarcapres dan cawapres sendiri. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi demikian, hendaknya melihat sejarah Natsir bagaimana dia berpolitik dan menghadapi perbedaan dalam politik. Jika politikus kita dan para pendukungnya seperti Pak Natsir, tak akan ada “pertengkaran” antarparpol. Artinya, permasalahan politik jangan sampai dibawa ke dalam urusan pribadi yang nantinya akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.***

Muhammad Rajab
Penulis adalah peneliti di Bestari Unmuh Malang, Jawa Timur

Suara Karya, Jumat, 26 Juni 2009
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=230020