Oleh Zuhairi Misrawi

Dalam sejarah bangsa ini, NU dikenal sebagai organisasi keagamaan dan
sosial-masyarakat yang mempunyai visi kebangsaan serta toleransi yang
relatif konsisten. Jika ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu
harmoni bangsa ini dan ditengarai bisa meretakkan perahu kebhinekaan,
NU akan berada di garda terdepan untuk membela bangsa ini dari ancaman
untuk keutuhan dan kedaulatan bangsa ini.

KH Ahmad Shidiq merumuskan visi tersebut dalam tiga lingkaran
toleransi. Yakni, toleransi intra-agama (al-ukhuwwah al-islamiyyah),
toleransi kebangsaan (al-ukhuwwah al-wathaniyyah), dan toleransi
kemanusiaan (al-ukhuwwah al-basyariyyah).

Dalam memecahkan masalah keagamaan yang menimbulkan polemik, NU
menganut paradigma hukum kausalitas (‘illat wa ma’lul) dan prinsip
kemaslahatan publik (al-mashlah al-‘ammah). Kedua paradigma tersebut
diharapkan bisa menjadi alarm bagi lahirnya pandangan keagamaan yang
moderat. Sebaliknya, dapat mencegah lahirnya pandangan keagamaan yang
bersifat ekstremistis.

Corak dan cara pandang yang cenderung menghakimi dan menyesatkan
sebisa mungkin dihindari. Sebab, sikap tersebut tidak sesuai karakter
fikih yang memberikan ruang bagi perbedaan dan pluralitas pendapat.

Imam Syafi’i mengajarkan etika dalam penafsiran. Pendapat saya benar,
tapi mungkin saja salah, dan pendapat orang lain salah, tapi bisa saja
menjadi benar. Pada puncaknya, setiap perbedaan dikembalikan kepada
Allah SWT sebagai pemilik resmi kebenaran dan Yang Mahabenar.

Dalam konteks kebangsaan, seluruh warga negara yang menerima Pancasila
dan UUD 1945 sebagai pijakan serta panduan dalam berbangsa dan
bernegara harus dilindungi serta berhak hidup berdampingan secara damai.

Karena itu, misalnya, dalam setiap perayaan Natal, barisan serbaguna
GP Ansor ikut serta mengamankan untuk lancarnya perayaan suci kalangan
Kristiani tersebut. Begitu pula ketika gereja sedang berada dalam
tekanan kalangan ekstremis, NU secara cepat memberikan perlindungan.

Intinya, ikatan kebangsaan harus dibangun di atas fondasi kesetaraan
dan kedamaian di tengah keragaman. Sebab, meski NKRI bukan negara
agama, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam platform politik
kebangsaan merupakan manifestasi substansi agama itu, bahkan merupakan
elemen yang paling penting dalam agama-agama. Spirit tersebut sejalan
dengan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, dasar yang paling
fundamental adalah kebangsaaan.

Begitu pula dalam konteks globalisasi, umat Islam tidak justru menjadi
unsur dekstruksi dan menerapkan psikologi kekalahan. Umat Islam justru
menjadi pionir untuk meneguhkan dirinya sebagai inisiator Islam yang
menebarkan dialog serta kasih sayang. NU telah menegaskan kepada dunia
sebagai Islam yang mempunyai karakter toleransi, melalui landasan
rahmatan lil ‘alamin.

Luntur

Namun, belakangan, wajah keberislaman NU semacam itu mulai luntur.
Sikap NU atas insiden Monas merupakan salah satu bukti betapa
toleransi NU berada di persimpangan jalan. Tidak seperti biasanya, NU
mengambil sikap yang bisa dikatakan tidak mencerminkan watak toleran NU.

Pertama, PB NU meminta agar NU tidak dilibatkan dalam insiden
tersebut. Hanya, yang disayangkan, PB NU tidak mempunyai perhatian dan
kepedulian bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah kiai,
intelektual, serta aktivis NU. Mereka masih tercatat resmi sebagai
salah satu pengurus dan kader NU, baik di tingkat cabang maupun pusat.

Mereka juga putra-putra terbaik yang dimiliki NU, bahkan menjadi
harapan NU pada masa mendatang. Kader-kader tersebut adalah KH Maman
Imanulhaq (LDNU), Ahmad Suaedy (Tashwirul Afkar PP Lakpesdam), Imdadun
Rahmat (Team Program Pengentasan Korupsi PBNU), dan Muhammad Guntur
Romli (mantan ketua Lakpesdam PCINU Mesir).

Peristiwa tersebut menandakan banyak hal. Yaitu, diam-diam NU mulai
bermain mata dengan kalangan ekstremis, bahkan ironisnya tidak
melindungi warganya yang justru menjadi korban penyerangan.

Selama ini, kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama
tidak mempunyai ruang gerak. Sebab, NU senantiasa menjadi pihak yang
mempersempit gerak mereka melalui delegitimasi klaim keagamaannya. NU
senantiasa menegaskan bahwa agama dibangun di atas fondasi moderasi
(al-tawassuth) dan toleransi (al-tasamuh), bukan di atas fondasi
ekstremisme (al-tatharruf).

Sayang seribu sayang, dalam kasus Monas kemarin, PB NU tidak
memberikan perlindungan yang semestinya terhadap tokoh serta kader NU
yang menjadi korban kekerasan kalangan ekstremis. Alih-alih untuk
sekadar mengecam dan mengutuk keras para pelaku kekerasan, NU justru
terjebak dalam pengalihan isu soal Ahmadiyah. Sebab, yang terjadi
sesungguhnya bukan soal Ahmadiyah, melainkan kekerasan terhadap
kalangan yang sedang memperingati hari kelahiran Pancasila dan
cita-cita untuk mempertahakan kebhinekaan dalam republik tercinta ini.

Kedua, PB NU terkesan anti-Gus Dur. Fenomena tersebut bukan hanya
dalam kasus ini. Dan yang paling anyar adalah sikap PB NU terhadap
konflik internal PKB. Publik dengan mudah bisa membaca bahwa sebagian
elite NU berpihak kepada PKB Muhaimin. Begitu pula soal Ahmadiyah,
aroma keberpihakan NU bisa dipahami sebagai gerakan anti-Gus Dur.

Karena itu, masalah utamanya adalah soal visi kepemimpinan dan
karakter pemimpin tersebut. Harus diakui, sangat banyak kader muda dan
kiai-kiai yang mulai resah atas dua masalah tersebut. Hampir bisa
dikatakan toleransi yang merupakan karakter menonjol NU belakangan ini
ditelan ombak dan deburnya terdengar sayup-sayup.

Faktanya, NU tidak lagi menjadi kelompok yang mengambil garis tengah
untuk menjembatani berbagai persoalan yang menimbulkan polemik.
Sejatinya, soal perbedaan keyakinan diselesaikan dengan cara dialog
dan pemecahan masalah dengan standar keagamaan yang ketat seperti
bhatsul masail. Dalam kasus Ahmadiyah, NU jelas-jelas tidak
menggunakan mekanisme tersebut dan hanya menggunakan mekanisme rapat
pleno.

Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU di Jakarta
Sumber: jawa pos 20 Juni 2008