Kepemimpinan biasanya dianggap sebagai wilayah yang maskulin. Asosiasi pada gender tertentu dalam melihat kepemimpinan mengakibatkan banyak pemangku kebijakan mayoritas laki-laki. Cara pandang tersebut bermula dari banyak sebab, mulai dari perubahan sejarah dari nomaden ke agrikultur hingga bagaimana masyarakat industrial mempraktikkan dalam keseharian. Akibatnya, representasi perempuan dan sensitifitas keadilan gender dalam organisasi, tata kelola pemerintahan, perusahaan, perguruan tinggi, dan sektor lainnya tetap rendah.
Kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang pemimpin perempuan, tapi juga tentang bagaimana peran sebagai pemimpin mampu menggerus cara pandang dan praktik keliru yang telah terbangun secara patriarkis. Dominasi laki-laki di ruang publik dan kepemimpinan juga bukan hanya tentang jumlah, tapi juga terkait dengan diskursus yang berkembang.
Dampak dari kepemimpinan yang patriarkis selama ini, baik di wilayah publik maupun privat, cenderung menjadikan perempuan sebagai korban dari kekerasan, ketimpangan, dan seterusnya (Caprioli, 2005; O’Connor, 2014). Di Indonesia, ketimpangan gender masih tinggi, di samping banyaknya inisiasi untuk terus mengurangi kesenjangan tersebut perlahan-lahan.
Sebab-sebab ketimpangan yang sangat beragam, baik individual maupun struktural, tampak pada berbagai sektor. Human Development Report 2018 menyertakan Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) Indonesia tercatat di angka 0,453 poin, peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin). Senada dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik juga mengeluarkan indeks yang sama yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). BPS mencatat IKG Indonesia mengalami tren yang terus menurun, yaitu dari 18,7 pada 2017 menjadi 17,3 pada 2018.
Kepemimpinan yang adil gender menjadi salah satu cara agar ketimpangan tersebut terus berkurang. Kepemimpinan perempuan sebagai salah satu indikator dari keadilan gender di berbagai sektor perlu untuk terus didorong. Sejak apresiasi dan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, keterlibatan perempuan secara jumlah memang efektif. Namun, afirmasi tersebut tentu bukan satu-satunya cara untuk terus dipertahankan. Cara lain untuk menuju kepemimpinan adil gender berangkat dari alam pikir dasar tentang kesetaraan itu sendiri di samping memastikan jumlah keterwakilan dan representasi. Tentu wilayah kepemimpinan tersebut beragam dan tidak hanya terpusat di lembaga legislatif baik daerah atau pusat, tapi juga di sektor-sektor perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik umumnya.
Cerita Hanik Dwi Martya, Perempuan Hebat Di Antara Kuasa Pria
Hanik Dwi Martya atau yang lebih akrab disapa Hanik adalah Kepala Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hanik tercatat menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungtirto sejak 2013. Perempuan yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Malang ini senantiasa memberikan pelayanan all out bagi perbaikan dan pembangunan Desa Tunjungtirto.
Pada Februari lalu, dalam sebuah talk show di forum Gender Equality Academy, Hanik menceritakan pengalamannya selama menjadi kepala desa. Ia banyak menjelaskan mengenai kondisi perempuan diantara “bayang-bayang” pria dalam pembangunan.
Bagaimana proses menjadi kepala desa dan tantangannya?
Saya perempuan pertama yang menjadi kepala desa di Desa Tunjungtirto. Sebelumnya kepala desa laki-laki dan dengan kehadiran kepala desa perempuan masih ada beberapa yang memberikan penolakan karena menurut pandangan kelompok tersebut imam itu laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu kelompok tersebut justru mendukung saya sepenuhnya, meskipun tetap ada hal-hal kurang mengenakkan dengan isu gender.
Lalu, bagaimana mengatasinya?
Hubungan emosional. Pada saat pemilihan calon perempuan hanya saya. Banyak kelompok yang cukup ekstrim yang masih memegang erat adat dan meyakini bahwa imam atau pemimpin adalah laki-laki. Saya datang dan silaturrahim langsung ke mereka untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya menjadi kepala desa. Ketika terpilih, saya membuktikan kepada masyarakat lewat berbagai upaya dalam mengembangkan desa. Salah sataunya adalah Ketika dana desa bergulir dan reguliasniya ditetapkan, desa kami menjadi pilot project baik tingkat desa maupun nasional untuk tata kelola pemerintahan desanya termasuk inovasi. Berbagai pihak juga membantu, salah satunya adalah Komunitas Averroes yang membuat desa saya bisa terangkat dan saya bisa keliling Indonesia.
Upaya untuk mengangkat isu kesetaraan dan pembangunan pro perempuan?
Saya lebih fokus ke pemberdayaan, khususnya sumber daya perempuan. Di desa saya 50% ini masyarakatnya adalah perempuan, karenanya dalam visi misi paling banyak pemberdayaan perempuan. Sejak industri di desa saya mulai bangkrut, banyak yang terkena PHK, maka dari itu saya membuat pemberdayaan berbasis peningkatan UMKM di setiap dusun kemudian kami tampung di dalam Bumdes. Setelah itu kita melakukan evaluasi mengenai dampak perekonomian perempuan dari program pemberdayaan tersebut.
Upaya lain adalah menempatkan perempuan pada struktural lembaga swadaya. Tidak hanya untuk mengisi kuota namun juga memang benar-benar mampu dan berdaya. Dan juga desa kami adalah desa layak anak. Terdapat satuan tugas perempuan yang bertanggungjawab untuk melakukan edukasi ibu rumah tangga yang orientasinya berbeda dengan ibu-ibu atau perempuan yang bekerja atau berkomunitas.
Program lain, seputar kasus perceraian atau perlindungan perempuan?
Desa kami bekerjasama dengan LPKP Jawa Timur untuk kasus perceraian. Kerjasama yang kami lakukan adalah konsultasi dan pendampingan terhadap kasus-kasus perceraian maupun KDRT. Ada juga dana desa yang kami khususkan untuk pemberdayaan perempuan rentan agar mendapatkan edukasi terkait pencegahan dan penanggulangan ketika terjadi kasus-kasus serupa. Di desa kami juga terdapat Komunitas Anggrek Mayang yang beranggotakan perempuan single parent yang kita berdayakan dengan berbagai program.
Perempuan dan pembangunan, apa yang dapat Anda sampaikan?
Perempuan dapat dan bisa dimana saja, tidak ada batasan. Perempuan akan bisa diterima di berbagai sektor ketika dia tetap memegang nilai-nilai, etika, norma dan adat yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Adaptasi adalah kunci, dan perempuan memiliki kualitas lebih dalam menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi.
—-
Berbagai penghargaan dan pengakuan telah didapatkan Hanik dan Desa Tunjungtirto atas usaha dan keberhasilannya melakukan pembangunan. Beberapa diantaranya adalah banyak desa melakukan studi lapang ke Tunjungtirto untuk belajar mengenai tata kelola desa, di bidang pertanian menjadi juara kader pertanian tingkat provinsi, di bidang keuangan menjadi kanal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pelaporan keuangan desa, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid diakui sebagai role model PPKM Mikro oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendesa, serta berbagai penghargaan dan pengakuan lainnya.