Di negara ini, siswa tak boleh atau ”diharamkan” miskin. Kalau miskin, nyaris mustahil mereka bisa memenuhi keinginan atau cita-cita besarnya. Jika pun ada di antara siswa miskin mampu memenuhi ambisinya atau berhasil menuai prestasi gemilang, itu terbilang kelangkaan atau bagian dari cerita ”mencari jarum” di tengah lautan.
Memang, ada saja cerita soal anak miskin berprestasi atau masuk sekolah atau perguruan tinggi ternama. Tapi, mereka bisa sampai ke sana tidaklah dengan gratis. Mereka bisa berprestasi cemerlang didukung oleh semangat atau kegigihan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya mampu mengisi ranah sejarah sebagai ”orang”.
Tantangan yang dihadapi siswa miskin, selain kompleks, juga berat. Hal itu lebih berelasi pada akar kemiskinan yang mengimpitnya. Kalau saja mereka tidak masuk golongan ”anak-anak akar rumput”, tentulah apa yang seharusnya menjadi problem tidak jadi hambatan yang membelenggu atau menistanya.
Kalau orang kaya punya logika borjuistis dan kapitalistis dalam menyekolahkan anak-anaknya, orang miskin menyekolahkan anak-anaknya berdasar sisi pragmatisme. Komunitas elite ekonomi memperlakukan sekolah ibarat ”pasar” yang wajib hukumnya direbut dengan pertaruhan segala kemampuan ekonomi serta harga diri.
Sementara itu, orang miskin bermaksud menyekolahkan anaknya supaya kelak anaknya itu bisa menjadi elemen strategis bangsa yang sukses menjadi pembebas, bukan sebagai generasi parasit yang membenani masyarakat, keluarga, serta negara.
Sayangnya, kondisi disparitas di negeri ini, tampaknya, masih tetap berlangsung dan bahkan semakin tajam. Komunitas elite (kaya) bisa memilih sekolah sesuka hati. Bahkan mampu menjadikan sekolah itu sebagai objek ”olimpiade keserakahan” atau ambisi-ambisinya. Komunitas kaya tersebut berlomba, bersaing, serta berambisi merebut label sekolah terbaik, unggulan, dan berstandar internasional, layaknya pelari yang memburu gelar dalam suatu olimpiade.
Mereka bermaksud mengisi ranah sebagai ”upper class” atau kelas pemenang lewat sekolah-sekolah yang ”terjual” di masyarakat. Semakin banyak sekolah bertarif mahal yang dijual atau ”diolimpiadekan” kalangan pebisnis dan produsen pendidikan. Layaknya kacang goreng, sekolah-sekolah model itu diburu komunitas yang haus pengabsahan status sosial tersebut.
Produsen sekolah, yang bisa membaca peta mentalitas komunitas elite, terus bereksperimen dengan mengumpankan model-model sekolah yang bisa menarik minat konsumen elite tersebut. Produsen itu bahkan mengemas sekolahnya dengan menghadirkan output pendidikan bermerek luar negeri, kendati output itu sebenarnya tidak mengambil profesi di bidang edukatif (sebagai guru).
***
Ketika proyek rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) mengisi ranah publik, kelompok elite di masyarakat langsung memburu. Tidak ada RSBI yang kehabisan kuota pendaftaran. Mereka itu tidak memperhitungkan berapa pun biaya yang dikeluarkan untuk mengisi donasi RSBI, asalkan anaknya bisa masuk. Uang jutaan rupiah sudah pasti menjadi bagian dari syarat yang menentukan masuk RSBI.
Kondisi tersebut tentu saja membuat disparitas di jagat pendidikan sangat mencolok. Di satu sisi, komunitas elite bisa menjadikan RSBI sebagai objek ”olimpiade” ambisinya. Di sisi lain, kelompok masyarakat miskin nyaris mustahil bisa merebut kursi di RSBI.
Penyelenggara RSBI bisa saja berdalih bahwa RSBI bukan hanya untuk komunitas elite atau siswa kaya, tapi juga untuk siswa miskin yang mempunyai prestasi akademik bagus dengan beasiswa. Namun, belum ditemukan, setidaknya belum terpublikasikan, bahwa RSBI yang memberi jasa siswa miskin benar-benar menggratiskan semua lini pembiayaan.
Menyikapi realitas itu, komunitas miskin tidaklah selayaknya memaksakan memburu RSBI. Pertama, daripada mengeluarkan biaya yang tergolong sangat besar (untuk ukurang orang miskin), lebih baik uang yang dimiliki digunakan untuk mendukung atau menopang kepentingan lainnya. Era multikrisis yang selalu dihadapi orang miskin membutuhkan persiapan uang untuk berjaga-jaga.
Realitas tersebut diperparah turunnya anggaran untuk bantuan siswa miskin. Meski porsi anggaran pendidikan sudah 20 persen dari APBN, itu tidak otomatis mendongkrak bantuan untuk siswa miskin jenjang SMA. Sebaliknya, tahun ini (2009), anggaran bagi siswa miskin justru anjlok. Subsidi pemerintah melalui bantuan khusus murid (BKM) turun menjadi Rp 194 miliar. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana rata-rata Rp 242 miliar.
Kedua, memaksakan anak masuk ke RSBI, bagi orang miskin, ibarat menciptakan ”dunia baru” yang tentu saja berbeda dari dunia anak-anak dari kalangan miskin. Mereka bisa bertemu berbagai bentuk gaya, penampilan, atau pola hidup yang berkemasan menonjolkan ”selebritas”. Itu bisa menjadi siksaan atau pressure psikologis tersendiri.
Ketiga, RSBI masih merupakan produk sekolah bersifat ”eksperimen” yang tentu saja tidak selayaknya orang miskin ”taklid” terhadap apa yang dilakukan komunitas elite. Namanya juga produk eksperimen, kelayakan kualitas output-nya, khususnya proses pembelajarannya, mau ke mana dan dikemanakan lulusannya, masihlah menjadi pertanyaan besar.
Nadlifah Hafidz , pekerja di sebuah lembaga penerbitan dan peneliti masalah anak-anak serta perempuan
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 18 Juni 2009
sungguh suatu pembodohan bagi saya