Oleh: A’la Fahmi* Dalam analisis kelas di Indonesia, petani masuk dalam golongan proletariat atau tenaga kasar. Para petani selalu menghadapi ketidak-pastian mulai dari kondisi alam, hasil tanaman yang didapatkan, harga panen yang dimanipulasi oleh tengkulak hingga tidak adanya jaminan negara dalam mengatasi keterpurukan yang menimpanya. Sejatinya, tanpa ada sentuhan dari pihak luar pun, petani telah […]
Waspadai Tujuh Tahap Kritis Desa Wisata
Perkembangan pariwisata telah menunjukkan perubahan tren global. Ada pergeseran orientasi yang cukup signifikan, dari pariwisata masa menuju pariwisata alternatif. Kini, para wisatawan lebih suka mengapresiasi kelestarian alam, lingkungan dan budaya dibandingkan dengan wisata hiburan yang dikembangkan oleh kekuatan modal yang besar. Implikasi dari pergeseran pola tersebut adalah menyeruaknya perkembangan pariwisata berkelanjutan, tidak hanya dari aspek […]
Membaca Dinamika Ketahanan, Kemandirian dan Kesejahteraan Pangan di Jawa
Pangan adalah kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini tidak terikat oleh kondisi geografis ataupun strata sosial. Karenanya, kecukupan pangan menjadi indikator penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Begitu pentingnya persoalan pangan, menjadikannya sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Kini kecukupan pangan dan keterbebasan dari kelaparan telah diakui sebagai hak yang paling […]
Swadaya Politik Rakyat dan Pemerintahan Demokratis Menuju Desa Inklusif (2)
Pada bagian sebelumnya, diuraikan bahwa untuk mewujudkan desa inklusif, pemerintah desa harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis. Berbicara tentang pemerintah desa, tentu bukan hanya kepala desa sebagai pemimpin, tetapi masih ada unsur lain. Unsur tersebut diantaranya pertama, Badan Permusayawaratan Desa (BPD). Kedua, perangkat desa. Ketiga, […]
Swadaya Politik Rakyat dan Pemerintahan Demokratis Menuju Desa Inklusif (1)
Untuk menghadirkan pemerintahan desa inklusif, pemerintah desa harus hadir sebagai lokomotif utama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki sifat terbuka dan mampu memfasilitasi, serta mendorong masyarakat khususunya kelompok rentan/marginal untuk berperan secara aktif dalam pembanguan desa. Sebagaimana amanah UU No 6 tahun 2014 tentang […]